Banda Aceh – Founder/Chairman International Institute for Aceh Studies (IIAS) sekaligus mantan anggota DPD RI periode 2014–2024, Dr. Fachrul Razi, MIP, menilai rencana pembukaan konektivitas antara Pelabuhan Sabang dan Kepulauan Andaman-Nikobar, India, merupakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi Aceh.
Namun, menurutnya, peluang tersebut hanya akan memberikan manfaat maksimal jika dibarengi kesiapan infrastruktur, industri, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
"Konektivitas Sabang-Andaman bukan hanya membuka akses pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, mendorong hilirisasi, dan menurunkan angka kemiskinan di Aceh," kata Fachrul Razi kepada media, Minggu (12/7/2026).
Ia menjelaskan, masyarakat akan merasakan manfaat langsung melalui meningkatnya kesempatan kerja di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, hingga jasa logistik.
Menurut Fachrul, peningkatan investasi juga diyakini dapat mendongkrak pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran.
Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh agar tidak hanya berfokus pada pembukaan jalur perdagangan, tetapi juga mempersiapkan fondasi ekonomi daerah.
Fachrul menyebut sedikitnya terdapat enam tantangan utama yang harus segera dibenahi.
Pertama, Aceh harus keluar dari ketergantungan menjual bahan baku mentah. Tanpa industri pengolahan atau hilirisasi, Aceh hanya akan menjadi daerah transit perdagangan internasional.
"Kalau kerja sama dibuka tanpa kesiapan industri lokal, Aceh hanya menjadi halaman depan perdagangan dunia, sementara nilai tambah ekonominya dinikmati daerah atau negara lain," tegasnya.
Kedua, kesiapan infrastruktur dan rantai logistik. Menurutnya, Pelabuhan Sabang masih memerlukan peningkatan kapasitas agar mampu bersaing sebagai pusat logistik internasional.
Ia mendorong Pemerintah Aceh bersama Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) mempercepat pembangunan fasilitas pergudangan modern, menjamin pasokan energi yang stabil, serta memperkuat sistem logistik agar biaya distribusi lebih efisien.
Ketiga, Fachrul menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga. Ia menilai banyak proyek strategis berjalan lambat akibat lemahnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPKS, dunia usaha, perbankan, hingga perguruan tinggi.
"Tidak boleh ada ego sektoral. Semua pihak harus memiliki visi yang sama agar investasi tidak terhambat birokrasi," ujarnya.
Keempat, ia menekankan pentingnya kepastian hukum dan kemudahan perizinan untuk menarik investor.
Menurutnya, birokrasi yang lambat dan regulasi yang tidak pasti akan menjadi penghambat masuknya investasi ke Aceh.
Kelima, Fachrul meminta pemerintah menempatkan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas di lembaga-lembaga strategis, termasuk BPKS.
"Proyek sebesar ini membutuhkan eksekutor yang visioner, bukan sekadar pelaksana administratif," katanya.
Terakhir, ia menilai standardisasi mutu produk lokal juga harus menjadi perhatian serius.
Komoditas unggulan Aceh seperti kopi, nilam, rempah-rempah, hingga hasil perikanan harus memenuhi standar kualitas pasar internasional agar mampu bersaing di India maupun negara lainnya.
Fachrul mengingatkan, tanpa peta jalan (roadmap) yang jelas, terukur, dan berorientasi jangka panjang, peluang geoekonomi Sabang-Andaman dikhawatirkan hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi.
"Potensi ini jangan sampai kembali berhenti sebagai pembahasan di atas kertas. Dibutuhkan komitmen bersama agar Sabang benar-benar menjadi gerbang ekonomi internasional yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat Aceh," pungkasnya. (Red)
Terima kasih telah berkunjung ke PPWInews.com. Silahkan berkomentar dengan sopan. Terimakasih.