Presiden Minta Mendagri dan Menkeu Tegur Daerah Yang Belum Realokasi Anggaran Penanganan COVID-19

REDAKSI author photo

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi)mencermati adanya sejumlah daerah yang belum melakukan refocusing dan realokasi anggaran bagi penanganan Covid-19.

Padahal, hal tersebut telah diinstruksikan Presiden untuk merespons situasi yang disebabkan karena penyebaran virus corona jenis baru yang telah menjadi pandemi global.

"Ini saya minta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) agar mereka ditegur," ujar Presiden saat memimpin sidang kabinet paripurna melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, (14/4/2020).

Kepala Negara mencatat setidaknya terdapat 103 daerah yang belum melakukan realokasi dan menganggarkan jaring pengaman sosial dalam APBD mereka. Ada pula 140 daerah yang diketahui belum melakukan antisipasi terhadap dampak ekonomi yang bakal ditimbulkan.

Bahkan, ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19. "Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini," tegas Presiden.

Mengingat hal itu, Presiden kembali meminta Mendagri dan Menkeu untuk membuat pedoman bagi daerah dalam melakukan refocusing serta realokasi anggaran dan kegiatan sehingga pemerintah pusat dan daerah memiliki satu visi dan prioritas yang sama untuk mengatasi penyebaran Covid-19.

"Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas, potong rencana belanja yang tidak mendesak seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, dan belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat," ucap Presiden Jokowi sebagaimana dikutip presidenrigoid.

Presiden menegaskan kepada jajarannya baik di pusat maupun daerah agar mendayagunakan seluruh kekuatan dan upaya pada penanganan Covid-19 baik di bidang kesehatan maupun menangani dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

Tiga prioritas yang harus menjadi pegangan bagi pusat dan daerah dalam hal ini ialah melakukan penanganan dan pencegahan meluasnya penyebaran Covid-19, mempersiapkan jaring pengaman sosial (bantuan sosial), dan menyiapkan stimulus ekonomi bagi para pelaku UMKM dan pekerja informal terdampak Covid-19. (Red)
Komentar Anda

Terima kasih telah berkunjung ke PPWInews.com. Silahkan berkomentar dengan sopan. Terimakasih.

Berita Terkini