Kepemimpinan Inferiority Complex dan Lambannya Respons Negara atas Bencana Sumatera

Oleh: Wilson Lalengke

Jakarta – Bencana banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di Sumatera meninggalkan penderitaan besar bagi jutaan warga. Ribuan orang meninggal dan hilang, permukiman hancur, serta mata pencaharian lenyap dalam hitungan jam. Namun di tengah kondisi darurat itu, respons pemerintah dinilai lambat dan minim empati.

Sejak hari pertama, publik mempertanyakan ketidaktegasan pemerintah pusat dalam menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional. Padahal, status tersebut sangat krusial untuk membuka akses logistik, anggaran, dan koordinasi lintas lembaga secara maksimal.

Korban di wilayah terisolasi harus menunggu bantuan yang terlambat, sementara relawan lokal bekerja dengan keterbatasan. Koordinasi antarinstansi dinilai tidak sinkron, distribusi bantuan tersendat, dan informasi resmi sering kali tidak jelas.

Kritik semakin menguat saat sejumlah negara sahabat menyatakan kesiapan mengirim bantuan kemanusiaan, namun pemerintah justru membatasi masuknya bantuan asing. Kebijakan ini dinilai kontraproduktif di tengah situasi darurat kemanusiaan.

Sejumlah pengamat menilai sikap pemerintah mencerminkan kepemimpinan yang lebih mengutamakan ego dan citra ketimbang keselamatan rakyat. Bahkan muncul analisis psikologis publik yang mengaitkan pola pengambilan keputusan tersebut dengan konsep inferiority complex yang dikompensasi melalui sikap superioritas berlebihan.

Bencana Sumatera bukan sekadar ujian alam, melainkan ujian kepemimpinan nasional. Rakyat membutuhkan pemimpin yang hadir, cepat bertindak, dan berempati, bukan yang terjebak dalam simbol kekuasaan dan pencitraan.

Cara negara merespons tragedi ini akan dikenang sebagai catatan penting sejarah: apakah negara benar-benar hadir saat rakyatnya berada di ambang hidup dan mati. (*)

Penulis adalah petisioner HAM Komite Keempat PBB dan alumni PPRA-48 Lemhannas RI