Panwaslih Aceh Singkil Tak Hanya Edukatif, Tapi Juga Gerakkan Ekonomi Daerah

PPWINEWS.COM,ACEH SINGKIL – Sejumlah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdurrauf (STAISAR) Aceh Singkil menilai kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang digelar Panwaslih Aceh Singkil pada 2–3 Oktober 2025 tidak hanya relevan dari sisi demokrasi, tetapi juga berdampak nyata terhadap perekonomian lokal.

Ali Imran, mahasiswa STAISAR yang juga kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), mengatakan kegiatan yang digelar di wilayah Aceh Singkil itu menjadi contoh bagaimana anggaran negara dapat berputar dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Acara seperti ini tidak hanya menambah wawasan peserta tentang kepemiluan, tapi juga berkontribusi terhadap ekonomi daerah. Hotel, katering, percetakan, hingga transportasi lokal ikut bergerak,” ujar Ali Imran, Senin (6/10/2025).

Hal senada disampaikan Jumadi, mahasiswa STAISAR lainnya. Ia menilai pentingnya kesadaran bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan di daerah sebaiknya juga mempertimbangkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Kegiatan yang digelar di Aceh Singkil jelas terasa manfaatnya. Berbeda dengan sebagian kegiatan yang menggunakan dana dari daerah namun justru dilaksanakan di luar wilayah, sehingga perputaran uangnya tidak kembali ke masyarakat sini,” kata Jumadi.

Menurutnya, Panwaslih Aceh Singkil patut diapresiasi karena mampu mengelola kegiatan secara profesional dan tetap memperhatikan aspek pemerataan manfaat.
“Dari sisi ekonomi, kegiatan seperti ini lebih efisien dan transparan,” tambahnya.

Dibuka Langsung oleh Bupati Aceh Singkil

Kegiatan bertema “Meningkatkan Sinergitas Bawaslu dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Kabupaten Aceh Singkil” ini dibuka langsung oleh Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, S.H., serta dihadiri Wakil Bupati H. Hamzah Sulaiman, S.H., Ketua DPRK H. Amaliun, Kapolres AKBP Joko Triyono, S.H., M.H., unsur Forkopimda, Asisten I Setdakab, dan Forkopincam Gunung Meriah.

Dari unsur pengawas, hadir Ketua Panwaslih Aceh beserta jajaran, serta para narasumber dari Bawaslu RI, Panwaslih Aceh, dan Komisi II DPR RI.

Suasana pembukaan berlangsung khidmat dengan penampilan tari khas Aceh Singkil dan Aceh oleh putri-putri daerah yang menambah semangat lokalitas dalam forum nasional tersebut.

Kegiatan Murni Edukatif dan Transparan

Sejumlah mahasiswa peserta kegiatan juga memberikan klarifikasi terhadap beredarnya komentar negatif di luar yang menuding adanya pemilahan peserta dan pembagian amplop tidak semestinya.
Mereka menegaskan tudingan tersebut tidak berdasar dan justru menutupi substansi utama kegiatan yang edukatif serta terbuka untuk publik.

“Kami yang ikut langsung tahu bahwa kegiatan ini murni untuk edukasi publik. Kalaupun ada amplop, itu honorarium resmi bagi peserta yang disalurkan panitia sesuai mekanisme,” tegas Rahmat Bancin, mahasiswa STAISAR Aceh Singkil.

Ia menambahkan, kegiatan diikuti sekitar 60 peserta dari berbagai unsur seperti LBH, LSM, media, SKPP Pemilu, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan agama. 

“Tidak ada pengotakan peserta, semua berjalan terbuka dan tertib,” ujarnya.

Sementara Ruqiyah, mahasiswa asal Kecamatan Singkil Utara, menilai kegiatan ini menunjukkan komitmen Panwaslih terhadap efisiensi anggaran dan pemerataan manfaat.

“Kegiatan dilaksanakan di Aceh Singkil, bukan di luar daerah, sehingga peserta lokal bisa ikut tanpa beban biaya besar,” katanya.

Sedangkan Raja Muli, mahasiswa sekaligus kader HMI, menegaskan kegiatan itu diikuti berbagai elemen masyarakat, bukan kelompok tertentu.

“Pesertanya beragam: media, LSM, tokoh agama, pegiat Pemilu, dan mahasiswa. Dengan anggaran terbatas, Panwaslih tetap berupaya melibatkan banyak unsur. Pengawasan tidak harus di dalam forum, di luar forum pun bisa dilakukan,” jelasnya.

Akuntabilitas dan Dampak Nyata

Menanggapi hal tersebut, Ketua Panwaslih Aceh Singkil H. Syamsul Aripin menyampaikan terima kasih atas partisipasi publik dan menegaskan bahwa kegiatan ini sepenuhnya dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

“Kami terbuka terhadap kritik, tapi publik perlu tahu bahwa kegiatan ini murni bagian dari program nasional Bawaslu RI. Tidak ada praktik yang melanggar aturan, semua sesuai mekanisme dan laporan pertanggungjawaban,” jelasnya.

Syamsul menambahkan bahwa kegiatan tersebut bukan hanya forum kelembagaan, melainkan juga upaya nyata menggerakkan roda ekonomi daerah.

“Tujuan utama kami adalah memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengawasan Pemilu yang partisipatif dan berkeadilan,” pungkasnya.

Konteks Lebih Luas

Program Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu merupakan agenda nasional Bawaslu RI yang digelar di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Selain menjadi sarana edukasi dan koordinasi antar-lembaga, kegiatan ini juga diharapkan menjadi instrumen pembangunan sosial dan ekonomi berbasis partisipasi masyarakat. (Jamal)