Polemik Mutasi 14 Pejabat di Bandung Barat, Publik Pertanyakan Motif Politik

PPWINEWS.COM,BANDUNG BARAT – Gelombang kritik melanda Pemerintah Kabupaten Bandung Barat setelah Bupati Jeje Ritchie Ismail melakukan rotasi dan mutasi terhadap 14 pejabat eselon II. Alih-alih dinilai sebagai langkah pembenahan birokrasi, kebijakan tersebut justru memicu sorotan tajam karena dianggap sarat intrik politik.

Isu ini kian menguat setelah nama Sekretaris Daerah (Sekda) Ade Zakir disebut sebagai aktor sentral di balik kebijakan yang dinilai janggal. Publik menuding, mutasi kali ini tidak mencerminkan evaluasi kinerja maupun uji kompetensi sebagaimana diatur dalam regulasi kepegawaian.

“Kalau begini terus, bisa-bisa Bandung Barat rungkad,” ujar seorang aktivis paguron yang enggan disebut namanya. Ia menilai, pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada isu mendesak seperti kesenjangan ekonomi dan infrastruktur. “Lihat saja jalan rusak parah di Lembang yang sampai viral karena ditanami pohon pisang,” tambahnya.

Sorotan juga datang dari organisasi masyarakat. Mereka menilai sejumlah pejabat berprestasi justru dipinggirkan, sementara jabatan hasil open bidding tidak sesuai mekanisme. Ironisnya, pejabat bermasalah justru tetap dipertahankan di posisi strategis.

“Pejabat dari OPD tipe A malah dilempar ke OPD tipe C. Terlihat loncat-loncat dan tidak masuk akal,” ujar salah satu ketua ormas.

Secara normatif, mutasi pejabat diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang menegaskan bahwa rotasi jabatan harus didasarkan pada kebutuhan organisasi, kompetensi, serta rekam jejak kinerja. Namun, implementasi di Bandung Barat dinilai menyimpang dari prinsip tersebut.

Di tengah banyaknya kekosongan jabatan kepala dinas, publik menilai kebijakan ini hanya memperparah kekacauan birokrasi. “Mumet. Jangankan menyejahterakan masyarakat, menyejahterakan prajuritnya saja tidak,” kata aktivis tersebut.

Polemik ini menegaskan bahwa tata kelola birokrasi di Bandung Barat tengah berada di persimpangan. Publik kini menanti, apakah pemerintah daerah mampu membuktikan bahwa mutasi ini murni untuk peningkatan kinerja, atau sekadar permainan politik yang mengorbankan kepentingan rakyat.

(LIZ/Red)

Sumber: DPN PPWI