Tanah Adat Dirampas, Pejabat Bungkam?

PPWINEWS.COM, SORONG - Anggota DPRP Papua Barat Daya, Roberth George Yulius Wanma, S.E., menyampaikan keprihatinan mendalam terkait praktik perampasan tanah adat yang diduga melibatkan oknum pejabat dan aparat negara. 

Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Wilson Lalengke Official, Roberth menyoroti tindakan yang dianggap mengabaikan hak masyarakat adat demi kepentingan modal asing.

Roberth menegaskan bahwa mafia tanah berkedok investasi dari orang asing, seperti Paulus George Hung (alias Ting-Ting Ho) warga negara Malaysia, dapat dengan mudah menguasai tanah adat berkat adanya oknum yang membela kepentingan mereka di pemerintahan dan lembaga hukum.

“Tanah kita dijual diam-diam, masyarakat adat dibiarkan merana,” ujarnya.

Pernyataan ini menjadi sorotan tajam bagi masyarakat dan organisasi adat yang selama ini merasa hak ulayat mereka tergerus. 

Roberth mengajak seluruh masyarakat Papua Barat Daya untuk bersatu mempertahankan tanah leluhur mereka dan mendesak pemerintah pusat melakukan audit menyeluruh terhadap Badan Pertanahan Nasional serta menindak tegas oknum aparat yang terlibat.

Pernyataan Roberth telah memicu berbagai reaksi dan mendorong LSM untuk melaporkan kasus ini ke lembaga terkait seperti Komnas HAM dan Ombudsman RI guna mendorong penyelesaian yang adil.

Disclaimer

Pernyataan dalam berita ini merupakan kutipan langsung dari anggota DPRP Papua Barat Daya, Bapak Roberth George Yulius Wanma, S.E., sebagaimana yang disampaikan dalam video yang dipublikasikan di kanal YouTube resmi Wilson Lalengke Official. Media ini memuat pernyataan tersebut sebagai bagian dari fungsi jurnalistik dalam menyampaikan informasi publik dan kontrol sosial.

Media tidak bertanggung jawab atas klaim atau tuduhan yang disampaikan oleh narasumber dan senantiasa membuka ruang bagi hak jawab dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Semua informasi yang dipublikasikan mengikuti prinsip akurasi, keberimbangan, dan kode etik jurnalistik.!