Aliansi Aktivis Anak Bangsa: Pemerintah Didorong Usut Mafia Data Pribadi

PPWINEWS.COM,JAKARTA - Aliansi Aktivis Anak Bangsa telah memberikan pernyataan sikap tegas terkait skandal pencurian dan penyalahgunaan data pribadi, khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab dari provider seluler seperti Indosat, Telkomsel, dan XL beserta reseller kartu perdana. 

Praktik ini telah dianggap sebagai kejahatan siber serius yang mengancam privasi dan keamanan masyarakat.

Aliansi mengeluarkan pernyataan pada Rabu, 12 Maret 2025, menyerukan penyelidikan menyeluruh dan hukuman berat bagi pelaku yang terlibat dalam peristiwa ini. 

Mereka menilai bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) telah gagal dalam menjaga keamanan data pribadi rakyat.

Menurut perwakilan Aliansi, sistem registrasi kartu SIM berbasis SMS Gateway (4444) rentan terhadap pencurian data dan penyalahgunaan oleh oknum tak bertanggung jawab. 

Mereka menegaskan bahwa dugaan kebocoran data ini harus ditindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah demi menjaga privasi dan keamanan nasional.

Aliansi Aktivis Anak Bangsa mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas kasus ini dan melihatnya sebagai kejahatan terorganisir yang memerlukan langkah konkret segera. 

Mereka menyoroti bahwa penyalahgunaan data pribadi melanggar beberapa undang-undang, termasuk yang terkait dengan perlindungan data pribadi, administrasi kependudukan, dan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai upaya tuntutan, Aliansi memberikan empat tuntutan utama:

1. Mengaudit Provider Seluler: Mengajak aparat penegak hukum untuk menyelidiki dan menindak tegas provider seluler dan reseller yang terlibat.

2. Penegakan Hukum: Menghukum setiap pelaku yang terbukti terlibat sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Perbaikan Sistem Registrasi SIM: Mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem registrasi kartu SIM agar lebih aman dan terhindar dari pencurian data.

4. Keterbukaan Data Publik: Menuntut Kominfo untuk memberikan transparansi terhadap data penyebab kebocoran dan langkah pencegahan di masa depan.

Aliansi berjanji akan terus bergerak dan mengambil langkah tegas apabila pemerintah tidak segera bertindak dalam penanganan kasus mafia data pribadi ini. 

Mereka menekankan bahwa mereka siap melawan segala bentuk kejahatan data pribadi yang merugikan masyarakat.

KAMI SIAP BERJUANG! SEGERA BERANGKATKAN KEBENARAN DAN KEADILAN! STOP KEJAHATAN DATA PRIBADI!

#HukumMafiaData

#LindungiPrivasi

#StopKejahatanData