Mahasiswa dan Pemuda Buton Utarr Bentuk Aliansi Pengontrol Anggaran Desa

REDAKSI

PPWINEWS.COM, BUTON UTARA ---  Mahasiswa dan Pemuda Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra), menginisisasi gerakan peduli desa melalui Aliansi Mahasiswa Pemuda Pecinta Desa Butur (AMPPEDA BUTUR), Mahasiswa dan pemuda menginisiasi gerakan ini setelah mencermati dan melihat kondisi desa-desa di Buton Utara. 

"Langkah ini merupakan bentuk kontrol mahasiswa dan pemuda butur terhadap penggunaan anggaran desa sesuai nawa cita Presiden RI, Ir. Joko Widodo," kata Ketua AMPPEDA BUTUR, Jean arsat, kepada Wartawan, Rabu (15/5/2019).

Menurut Jean, Penggunaan DD maupun ADD setiap desa di Buton Utara perlu kontrol sosial dari pemuda dan mahasiawa. Tujuannya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Dijelaskannya, tata pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Oleh karena itu anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat di optimalkan untuk kepentingan masyarakat.

"Pengelolaan anggaran desa harus berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas dengan begitu akan mengoptimalkan manfaat DD/ADD agar kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tatakelola kepemerintahan desa dijalankan dengan baik," ucapnya.

Buton Utara, lanjutnya termasuk salah satu kabupaten yang banyak kejanggalan dalam pengelolaan anggaran desanya. Hal itu telah kami cermati dan kami lakukan dengan langkah-langkan investigasi lapangan," tutup Jean Arsat ketua AMPPEDA

Sementara itu, Sekertaris AMPPEDA BUTUR Rudin. M, menambahkan bahwa ada beberapa desa di Butur telah di investigasi pengelolaan anggaran desanya. “Sebelumnya kami telah melakukan pemantauan dan investigasi terkait pengelolaan DD/ADD di beberapa desa yang ada di Butur. Hampir semua yang kami pantau terdapat kejanggalan bahkan terindikasi terjerat tindak pidana korupsi," tutur Rudin.

Lanjutnya, Bahkan ada beberapa desa yang di duga fiktif dalam program desanya. “ Kami juga temukan ada dugaan program fiktif di dalam dokumen APBDes beberapa desa di Butur salah satunya di desa Wasalabose Kec. Kulisusu Kabupaten Buton utara terkait beberapa kegiatan dalam bidang pembangunan, bidang pemerintahan dan pemberdayaannya,' bebernya.

AMPPEDA BUTUR, rencananya akan menindaklanjuti desa Wasalabose sampai ke ranah hukum. “Indikasi korupsi di desa wasalabose ini akan kami laporkan ke penegak hukum. Ini merupakan langkah awal untuk presuer kami terhadap para kepala desa yang mencoba bermain-main dalam penggunaan anggaran desa”. Dan bukan itu saja enam kecamatan di Butur ini akan kami presuer terus sampai clear and clean dari tindakan KKN. Tutup Rudin. M. Sekertaris AMPPEDA. ( Hasan.B).
Komentar Anda

Terima kasih telah berkunjung ke PPWInews.com. Silahkan berkomentar dengan sopan. Terimakasih.

Berita Terkini