Kekuasaan Negara dan Monopoli Kebertuhanan

PPWI, PONOROGO - Sebelum masuknya agama-agama 'impor' ke Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu), masyaraka...


PPWI, PONOROGO - Sebelum masuknya agama-agama 'impor' ke Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu), masyarakat Indonesia sudah ber-Tuhan dan menjunjung tinggi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. Karena itu, tuduhan para penganjur "negara agama", justru sangat ahistoris, sangat bertentangan dengan kenyataan sejarah.

Sebaliknya, sejarah membuktikan bahwa Dasar Negara Pancasila berakar pada kepribadian bangsa dalam rentangan perjalanan sejarahnya selama ribuan tahun yaitu sebagai bangsa yang luwes, toleran dan terbuka. 

Sejak awal sejarahnya yang paling dini, pengaruh agama-agama luar diterima dengan ramah, tetapi direfleksikan kembali dalam prinsip Ketuhanan yang lebih universal, mengatasi "agama-agama terorganisasi" (organized religions) yang cenderung sektarian dengan sikap monopoli Kebertuhanan atau dalam bahasa ilmiahnya: "imperialisme doktriner"- yang membahayakan keutuhan bangsa, bahkan peradaban manusia.

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa, sebetulnya merupakan pengakuan (rekognisi) terhadap kehidupan dan kemerdekaan beragama rakyat Indonesia. 

Sayang, rumusan kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa", seperti dipakai dalam UUD Proklamasi 1945, UUD RIS, dan UUDS 1950, membuka peluang penyangkalan (misrekognisi) terhadap penganut aliran kepercayaan atau agama-agama lokal nusantara yang lebih dulu hidup di Nusantara.

Dan itu terjadi di zaman Orde Baru. Dimulai dari Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1/PNPS/1965 junto Undang-undang Nomor 5/1969, yang menyebut enam agama yang dianut oleh rakyat Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Namun, Konghucu dipinggirkan di masa Orde Baru. Berdasar Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri tahun 1974, kolom agama di KTP harus diisi dengan pilihan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu ,dan Budha. 

Lalu perlahan-lahan muncul istilah agama resmi dan tidak resmi. Di luar lima agama itu, hanya dianggap aliran kepercayaan saja, termasuk agama lokal. Padahal, menurut Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2003, pernah ada 245 agama lokal di Indonesia. Karena tidak diakuinya agama lokal, muncul anggapan bahwa orang Indonesia tidak beragama sebelum abad pertama.

Menurut Parsudi Suparlan dalam buku 'Agama Dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologis' (1988), agama sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhan, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. 

Secara khusus, agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. 

Mengacu pada definisi Parsudi Suparlan, jika agama itu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, maka tak hanya keenam agama yang diakui pemerintah yang layak disebut agama. Aliran kepercayaan pun layak disebut agama, bukan?

Sayang sekali, praktik misrekognisi warisan Orba itu masih terwariskan hingga sekarang. Jelaslah bahwa pembatasan terhadap hanya 6 agama yang diakui pemerintah,(dan ini semestinya di luar kewenangan pemerintah untuk mengu-rusinya) − jelas-jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Tampak sekali "definisi agama" yang melatarbelakangi munculnya berbagai kebijakan diskriminatif terhadap agama nusantara adalah jelas-jelas definisi agama menurut agama tertentu. Misalnya, syarat-syarat bahwa agama harus mempunyai konsep Tuhan, Kitab Suci, dan Nabi adalah jelas-jelas definisi Islam. 

Diantara agama-agama semitik saja (Yahudi, Islam dan Kristen), konsep Nabi, Kitab Suci dan pe-wahyuan saja sudah berbeda, lebih-lebih lagi agama-agama non-Semitik, seperti Hindu dan Buddha.

Kondisi ini berangkat dari persinggungan antara kekuasaan negara dan keyakinan agama. Jika kekuasaan negara menjadi alat mayoritas untuk menguasai dan menancapkan legitimasi agama tertentu, maka hal ini akan menjadikan agama sebagai sesuatu yang menakutkan.

Sebagaimana ditulis Charles Kimball dalam 'When Religion Becomes Evil' (2002): "Alih-alih mengharapkan kedamaian dan keadilan yang menjadi muatan utama agama, malah sebaliknya, sakralitas agama pun dinodai oleh umatnya demi menuruti ambisi sesaatnya. Agama pun, menjadi semacam 'makhluk' menakutkan yang hanya menebar kejahatan (evil)."

Otoritas kekuasaan yang bersandar pada agama, atau sebaliknya, agama yang bersandar pada kekuasaan negara, hanya menjadikan negara berkuasa mutlak. Memutuskan sesuatu hal seenaknya, mengabaikan "yang lain" yang berbeda, serta menjadikan agama sebagai legitimasi kekuasaan belaka tanpa menciptakan keadilan bagi semua masyarakat.


Oleh : Wanda I. Ramadhan
- Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fitrah

KOMENTAR

Nama

#YosepAdiPrasetyo #ImamWahyudi #NezarPatria #JimmySilalahi #RevaDediUtama #AhmadJauhar #RatnaKomala #HendryChairudinBangun #SinyoSarundajang #LeoBatubaraAlm Aceh Aceh Singkil Aceh Besar Aceh Selatan Aceh Singkil Aceh Singkil q Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Aceha Singkil Advertorial Agama Aksi Damai Ambepura Ambon Anak Yatim APM Artis Asian Games Babinsa Bacaleg Bali Balige Banda Aceh Bandar Lampung Bandung Bangka Belitung Bangkinang Banjarmasin Banjarnegara Banten Bantuan Banjir Bantuan Kebakaran Bantul Bawaslu Bawaslu RI Begal Bengkalis Biak Bireuen Bireun BNN Bogor BPK Brimob Caleg Ceko Cianjur Cirebon Daerah Dandim Deli Serdang Demo Depok Desa Dewan Pers DPD-RI DPR DPR-RI DPRK Aceh Singkil DPT DPTHP Dumai Eggi Sudjana Ekonomi Fachrul Razi Garut Gaya Hidup Gempa Bumi Gerak Jalan Gubernur Aceh Gunungsitoli Hankam Headline HMI Hongkong Hukum HUT LintasAtjeh HUT Polantas HUT RI Hutan ibu Idul Adha Idul Fitri IKAL India Indonesia Indramayu Industri Infrastruktur Internasional IPJI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta- Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Jaya Pura Jayapura JBMI Jember Jepang Jurnalistik Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kapolri Karawang Karhutla Kasad Kebakaran Kediri Kedutaan Kejaksaan Agung Kementerian Perindustrian Kepala BNN Kesehatan Kesenian Ketawang Kini KIP Aceh Singkil KKSB Klarifikasi KOHATI Kompolnas Komsos Korea Selatan Korupsi KPK KPU Kuningan Kunjungan Kenegaraan Kupang KWRI Lamongan Lampung Lebak Lhokseumawe Lingga Lingkungan Lombok Lombok Timur Lowongan Kerja Madiun Magang Jepang Malang Malaysia Maluku Mamuju Medan Melaboh Menperin Menteri Keuangan Meurauke Minuman Keras Miras Mojokerto Nabire Narkoba Nasioanal Nasional Nduga NTB NTT Nusa Dua Nusa Tenggara Barat Olahraga Opini OTSUS Padang Palu Pandeglang Pangandaran Pangkal Pinang Panglima TNI Panwaslih Aceh Singkil Panwaslu Panwaslu Aceh Singkil Panwaslu Kecamatan Papua Partai Demokrat Pasaman Barat Pasuruan Pati Pekan Baru Pekanbaru Pelantikan Pelantikan Gubernur Pembalakan Liar Pemerintah Pemerintahan Pemilu Pemilu 2019 Penddidikan Pendidikan Pengadilan Penyakit Masyarakat Perhubungan Perikanan Perindo Peristiwa Perkebunan Pers Persit Pertahanan Pertanian Piala Dunia Pidie Pilkada Pilpres PNA Politik Polres Aceh Utara Polri Polsek Rundeng Ponorogo Pontianak PPP PPWI Prabumulih Presiden Presiden Joko Widodo Prestasi PT PLB PT Semadam PT Socfindo PT.Astra Agro Lestari Tbk PT.PLB PT.Socfindo Puisi Purbalingga PWI PWRI Ragam Ramadhan Riau Sanggau Sangihe Selandia Baru Semarang Seoul Serang Setpres RI Sidoarjo Sidorejo Silahturahmi Singapura Solo Sosial SPRI Subulusalam Subulussalam Sukabumi Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara Sumbawa Sumpah Pemuda Sumut Surabaya Surakarta Surat Terbuka Tanggerang Tanggerang Selatan Timika Tiongkok TMMD TNI TNI AD TNI AL Toba Samosir Unjuk Rasa Video Vietnam Wapres Wartawan Wilson Lalengke Yogyakarta
false
ltr
item
PPWI NEWS: Kekuasaan Negara dan Monopoli Kebertuhanan
Kekuasaan Negara dan Monopoli Kebertuhanan
https://2.bp.blogspot.com/-E6hlC6EmPQc/W9ZRdf9QCEI/AAAAAAAACwo/D9of4uDtR8Q9CRSROExtNyMXl4EhC9RVACK4BGAYYCw/s640/IMG-20181029-WA0004-712288.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-E6hlC6EmPQc/W9ZRdf9QCEI/AAAAAAAACwo/D9of4uDtR8Q9CRSROExtNyMXl4EhC9RVACK4BGAYYCw/s72-c/IMG-20181029-WA0004-712288.jpg
PPWI NEWS
http://www.ppwinews.com/2018/10/kekuasaan-negara-dan-monopoli.html
http://www.ppwinews.com/
http://www.ppwinews.com/
http://www.ppwinews.com/2018/10/kekuasaan-negara-dan-monopoli.html
true
1233144070918991378
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All DISARANKAN UNTUK DI BACA LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy