Dinilai Inkompetensi dan Melanggar Kode Etik, Semestinya Kartu Advokat Nico Dicabut

JAKARTA– Seorang oknum advokat yang bernaung di bawah organisasi Peradi, Nico, SH, MH, dinilai kurang cakap (inkompetensi) dalam melaksakan ...

JAKARTA– Seorang oknum advokat yang bernaung di bawah organisasi Peradi, Nico, SH, MH, dinilai kurang cakap (inkompetensi) dalam melaksakan tugas dan fungsinya sebagai pengacara. Pasalnya oknum tersebut diduga kurang mengetahui, mengerti, dan memahami peraturan perundangan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Acara, baik KUHAPidana maupun KUHAPerdata. Oleh sebab itu, semestinya Nico itu tidak pantas beracara. Peradi selayaknya mencabut kartu pengacara yang bersangkutan karena dipandang dapat menjadi biang kerusakan hukum di negeri ini.

Hal itu dikatakan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, kepada media ini sebagai respon atas permintaan tanggapannya terhadap kehadiran Nico, SH, MH sebagai saksi di PN Serang, Banten, pada Selasa (16-02-2021) lalu. Dalam persidangan yang mendudukkan salah satu anggota PPWI, Leo Handoko, sebagai pesakitan, pengacara pelapor Mimihetty Layani ini hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian, layaknya orang yang mengetahui persis terjadinya sebuah pelanggaran pidana yang dilakukan terdakwa Leo Handoko.

"Nico menghadiri persidangan yang mengagendakan mendengarkan keterangan para saksi untuk pembuktian materil tentang adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa Leo Handoko. Nico tentu saja tidak mempunyai kapasitas sebagai saksi fakta dalam masalah itu karena dia tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasakan, dan tidak mengetahui secara langsung peristiwa pelanggaran pidana yang didakwakan terhadap Leo Handoko. Dia itu hanya pengacaranya pelapor, Mimihetty Layani, jadi dia tidak layak jadi saksi," beber Wilson yang mengawal kasus anggotanya ini sejak awal, Kamis, 18 Februari 2021.

Dalam sebuah persidangan yang bertujuan untuk menggali kebenaran materil, tambah Wilson, dikenal dua jenis saksi, yakni saksi fakta dan saksi mahkota. Jenis saksi lainnya, yaitu saksi yang memberatkan (saksi a charge), saksi yang meringankan (saksi a de charge), dan saksi ahli, lebih bersifat subyektif karena memberikan kesaksian berdasarkan perasaan subyektif dan atau pengetahuan akademis [1].

"Nah, si Nico itu adalah pengacara pelapor Mimihetty Layani. Dalam kapasitas saksi apa dia hadir di persidangan Selasa kemarin? Fakta dan kebenaran apa yang bisa diutarakan di pengadilan? Wajar kalau dia terlihat bego tidak bisa menjawab berbagai pertanyaan, terutama pertanyaan dari majelis hakim dan pengacara terdakwa," jelas Wilson dengan nada menyesalkan ketidak-profesionalan yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu menduga bahwa oknum pengacara ini tidak memahami aturan perundangan yang mengatur alur dan tahapan serta mekanisme dalam penerapan hukum. "Saya menduga dia memang tidak mengetahui aturan beracara dan berperkara di pengadilan, dia main hantam kromo saja. Diundang JPU hadir sebagai saksi, dia tidak menolak karena memang dia tidak paham. Jaksanya juga memang terlihat seperti jaksa magang yang belum paham KUHAP [2]. Jadi 11-12 orang dua itu," imbuh Wilson.

Di samping pemahaman hukum acaranya yang masih belum memadai, sambung Wilson, oknum pengacara itu juga terindikasi melakukan pelanggaran kode etik advokat dan UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Secara singkat, lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dan Applied Ethics dari 3 universitas ternama di Eropa ini menjelaskan pola kerja kepengacaraan Nico sebagai penasehat hukum Mimihetty Layani yang dianggapnya inkompensi, seperti berikut ini.

Pada tanggal 28 November 2019, bermodalkan surat kuasa dari Komisaris Utama PT. Kahayan Karyacon, Mimihetty Layani, Nico, SH, MH melaporkan Direktur PT. Kahayan Karyacon, Leo Handoko, ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipedksus) Bareskrim Mabes Polri. Dalam membuat laporan ke Dittipedksus Bareskrim Mabes Polri, Nico memberikan kesaksian yang keliru, salah, dan menyesatkan, yakni menyebutkan ada 5 (lima) orang tersangka, sementara yang diduga sebagai tersangka hanya satu orang, yaitu Leo Handoko.

Selanjutnya, Nico hadir memberikan kesaksian di PN Serang pada tanggal 16 Feruari 2021 lalu. Dalam kesaksiannya di depan Majelis Hakim, yang bersangkutan tidak mengakui bahwa telah menyatakan ada lima orang tersangka dalam kasus kisruh di PT. Kahayan Karyacon. Nico di hadapan Majelis Hakim, JPU dan Penasehat Hukum terdakwa menjelaskan juga bahwa dia tidak melihat, mendengar, merasakan, dan mengetahui secara langsung duduk persoalan antara Direksi dan Komisaris PT. Kahayan Karyacon. Secara jujur dia mengakui bahwa dirinya hanya mendapatkan cerita atau informasi dari Komisaris Utama perusahaan batu bata ringan ini, tidak secara langsung mengetahui tindak pidana yang disangkakan ke terdakwa.

"Saya menduga dalam pembuatan laporan ke Bareskrim Polri, Nico itu telah berupaya menggiring kasus perdata para pihak yang bertikai menjadi kasus tindak pidana. Laporan itu disambut gembira oleh oknum penyidik Dittipideksus Bareskrim Mabes Polri atas nama AKBP Dr. Binsan Simorangkir, SH, MH. Sebagaimana sudah diberitakan secara luas bahwa oknum penyidik Binsan Simorangkir telah dinon-aktifkan sebagai penyidik Bareskrim Mabes Polri dan segera akan disidang oleh Dewan Kode Etik Polri atas dugaan rekayasa kasus dan pemerasan terhadap Leo Handoko dan kawan-kawan [3]," ungkap Wilson.

Berdasarkan dugaan tersebut di atas, lanjut tokoh pers nasional yang selalu gigih membela para wartawan yang terzolimi di negeri ini, PPWI akan melayangkan surat laporan pengaduan masyarakat ke organisasi tempat bernaungnya pengacara Nico, SH, MH itu. "Kode Etik Advokat adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi, sekaligus juga membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, demi dan untuk kebenaran dan keadilan, serta dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, kita akan mengadukan Advokat Nico, SH, MH ke Peradi. Kita berharap yang bersangkutan dapat diproses dan diberikan sanksi yang tegas. Ini sekaligus juga menjadi salah satu langkah teknis-strategis dalam perbaikan kualitas pengacara sebagai bagian dari penegak hukum di Indonesia," tutup alumni program persahabatan Indonesia-Jepang abad 21 itu mengakhiri. (APL/Red)

Catatan:

[1] Yuk, Kenali 5 Jenis Saksi Persidangan yang Wajib Kamu Ketahui; https://www.reqnews.com/review/17790/yuk-kenali-5-jenis-saksi-persidangan-yang-wajib-kamu-ketahui

[2] Diduga Rekayasa Kasus, JPU Budi Atmoko Dilaporkan ke Komisi Kejaksaan; https://pewarta-indonesia.com/2021/01/diduga-rekayasa-kasus-jpu-budi-atmoko-dilaporkan-ke-komisi-kejaksaan/

[3] Akibat Peras Anggota PPWI, Oknum Penyidik Bareskrim Polri Bakal Jalani Sidang Kode Etik; https://pewarta-indonesia.com/2021/02/akibat-peras-anggota-ppwi-oknum-penyidik-bareskrim-polri-bakal-jalani-sidang-kode-etik/

KOMENTAR

BLOGGER

JAKARTA


Name

#YosepAdiPrasetyo #ImamWahyudi #NezarPatria #JimmySilalahi #RevaDediUtama #AhmadJauhar #RatnaKomala #HendryChairudinBangun #SinyoSarundajang #LeoBatubaraAlm Aaceh Ace Aceh Aceh Singkil Aceh Barat Aceh Besar Aceh Jaya Aceh Selatan Aceh Singkil Aceh Singkil q Aceh Tamiang Aceh Tenggara Aceh Timur Aceh Utara Aceha Singkil Acwh Advertorial Agama Aksi Damai Ambepura Ambon Anak Yatim APM Artis Asian Games Babinsa Bacaleg Bali Balige Banda Aceh Bandar Lampung Bandung Bangka Belitung Bangka Induk Bangkinang Banjar Banjarbaru Banjarmasin Banjarnegara Banjir Banten Bantuan Banjir Bantuan Kebakaran Bantul Batanghari Bawaslu Bawaslu RI Begal Bekasi Bengkalis Berita Pilihan Biak Bima Bireuen Bireun Blora BNN Bogor BPK Brimob Budaya Bupati Aceh Singkil Buton Selatan Buton Tenggara Buton Utara Caleg Ceko Cerpen Ciamis Cianjur Cilegon Cirebon Daerah Dairi Danau Paris Danau Toba Dandim Deli Serdang Demo Denpasar Depok Desa Dewan Pers Dompu DPD RI DPD-RI DPDRI DPR DPR-RI DPRK Aceh Singkil DPT DPTHP Dumai Eggi Sudjana Ekonomi Fachrul Razi Filipina Foto GAMBATTE Garut Gaya Hidup Gempa Bumi Gerak Jalan Gorontalo Grobongan Gubernur Aceh Gunung Meriah Gunungkidul Gunungsitoli Hankam Headine Headline Hedline Hiburan HMI Hongkong Hukum HukumAceh HUT LintasAtjeh HUT Polantas HUT RI Hutan ibu Idul Adha Idul Fitri IKAL Ilegal Logging India Indonesia Indramayu Industri Info Covid-19 Infrastruktur Insfrakstruktur Insfrastruktur Internasional Internasional Jerusalem IPJI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Utara Jakarta- Jalan Jambi Jawa Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Jawilan Jaya Pura Jayapura JBMI Jember Jepang Jokowi-Ma'ruf Jurnalistik Kalijodo Kalimantan Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalteng Kapolri Kappija Karawang Karhutla Kasad Kebakaran Kebakaran Rumah Kediri Kedutaan Kejaksaan Agung Kementerian Perindustrian Kendari Kepala BNN Kepala Daerah Kepri Kesehatan Kesehtan Kesenian Ketawang Kini KIP Aceh Singkil KKSB Klarifikasi KOHATI Kolaka Kolaka Timur Kompas Kompolnas Komsos Konawe Selatan Kopassus Korea Selatan Korem 012 TU Korupsi Kotim KPK KPU Kriminal Kuala Baru Kuningan Kunjungan Kenegaraan Kupang KWRI Lamongan Lampung Lampung Timur Langkat Langsa Lebak Legislatif Lhokseumawe Libanon Libiya Lingga Lingkungan Lombok Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Lombok Utara Longkib Lowongan Kerja Madiun Magang Jepang Magetan Mahkamah Agung Malang Malaysia Maluku Mamuju Manado Maroko Mataram Medan Melaboh Menkopolhukam Menperin Menteri Keuangan Menteri Perindustrian Meulaboh Meurauke Minuman Keras Miras MK Mojokerto Moscow MPR Mubes Nabire Narkoba Nasioanal Nasional Nasionnal Natuna Nduga Nias Barat NNasional NTB NTT Nusa Dua Nusa Tenggara Barat Olahraga Opini Orang Hilang Organisasi OTSUS Padang Pakar Palembang Palestia Palu Pandeglang Pangandaran Pangkal Pinang Pangkalpinang Panglima TNI Panwaslih Panwaslih Aceh Singkil Panwaslu Panwaslu Aceh Singkil Panwaslu Kecamatan Papua Parawisata Parmakasian Parpol Partai Demokrat Pasaman Barat Pasuruan Pati PBB PDIP Pekan Baru Pekanbaru Pelantikan Pelantikan Gubernur Pembalakan Liar Pemerintah Pemerintahan Pemilu Pemilu 2019 Penanggalan Penddidikan Pendidikan Pengadilan Penyakit Masyarakat Perhubungan Perikanan Perindo Peristiwa Perkebunan Pers Persit Pertahanan Pertambangan Pertamina Pertania Pertanian Peternakan PGRI Piala Dunia Pidie Pilkada Pilpres PKH PN PNA Pohon Tumbang Politik Polres Aceh Singkil Polres Aceh Utara Polri Polsek Rundeng Polsek Singkil Utara Poltik Ponorogo Pontianak PPP PPWI Prabumulih Presiden Presiden Joko Widodo Presiden Jokowi Prestasi Pringsewu Profil PT Delima Makmur PT Nafasindo PT PLB PT Semadam PT Socfindo PT Tunggal Perkasa Plantation 3 PT.Astra Agro Lestari Tbk PT.PLB PT.Socfindo Puasa Puisi Pulang Pisang Pulau Banyak Barat Purbalingga Puskesmas Gunung Meriah PWI PWRI Rabat Ragam Ramadhan Referendum Riau Riu Roket Rundeng Sanggau Sangihe SEKBER PERS INDONESIA Sekda Aceh Selandia Baru Semarang Seoul Serang Seregen Serma Suyanto Hadiri Penetapan BLT Dana Desa Lae Simolap Setpres RI Sidoarjo Sidorejo Silahturahmi Simpang Kanan Simpang Kiri Singapura Singkil Singkil Utara Singkohor Sinjai Solo Sorong Sosial SPRI Subulsslam Subulusalam Subulussalam Sukabumi Sulaweai Tenggara Sulawesi Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sultan Daulat Sumarera Sumatera Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara Sumbawa Sumbawa Barat Sumedang Sumpah Pemuda Sumut Surabaya Surakarta Surat Terbuka Suro Makmur Tanah Datar Tanggerang Tanggerang Kota Tanggerang Selatan Tanjung Mas Teknologi Thailand Timika Tindouf Tiongkok TMMD TN TNI TNI AD TNI AL Toba Samosir Toba Samosir Tobasa Tokyo Tsunami UBK Ucaoan Selamat Ucapan Selamat Unjuk Rasa Video Vietnam Wapres Wartawan Wilson Lalengke Wisata Yogyakarta Yonif Raider 301
false
ltr
item
PPWI NEWS: Dinilai Inkompetensi dan Melanggar Kode Etik, Semestinya Kartu Advokat Nico Dicabut
Dinilai Inkompetensi dan Melanggar Kode Etik, Semestinya Kartu Advokat Nico Dicabut
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfxS0iM2MaiJe6zmmYRIRCI-EZJ-Pdrc-lTGyFYrtGozK8mY6vL6zk-xRVOM2cthTtUyIZTrDq3OUr5xcRgPnSNm9Pw5tJQ4x6YW7VsmVF6nAnrhPA9athOqdGtyTXYRNYAaw8_q6iQP0/w400-h238/IMG-20210219-WA0000-759711.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfxS0iM2MaiJe6zmmYRIRCI-EZJ-Pdrc-lTGyFYrtGozK8mY6vL6zk-xRVOM2cthTtUyIZTrDq3OUr5xcRgPnSNm9Pw5tJQ4x6YW7VsmVF6nAnrhPA9athOqdGtyTXYRNYAaw8_q6iQP0/s72-w400-c-h238/IMG-20210219-WA0000-759711.jpg
PPWI NEWS
https://www.ppwinews.com/2021/02/dinilai-inkompetensi-dan-melanggar-kode.html
https://www.ppwinews.com/
https://www.ppwinews.com/
https://www.ppwinews.com/2021/02/dinilai-inkompetensi-dan-melanggar-kode.html
true
1233144070918991378
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All DISARANKAN UNTUK DI BACA LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy