SERANG – Warga penerima program Bantuan Swadaya Perumahan Rumah Tidak Layak Huni (BSP RTLH) di Desa Nanggung, Serang, Banten melakukan p...
SERANG – Warga penerima program Bantuan Swadaya Perumahan Rumah Tidak Layak Huni (BSP RTLH) di Desa Nanggung, Serang, Banten melakukan protes atas kualitas bahan material bangungan yang disiapkan oleh supplier (penyedia bahan material).
Hal ini disampaikan Sukminah (55), salah satu penerima manfaat bantuan BSP RTLH, yang tinggal di Kampung Cukanggalih RT 09 RW 03, Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, saat awak media menyambangi rumahnya yang sedang dibangun. Senin, 30 Juni 2020.
"Saya aneh pak, kok saya mendapatkan bantuan ini tidak sama seperti yang didapat tetangga saya, terutama tetangga saya yang mendapatkan bantuan RTLH juga. Dari batu buat pondasi aja ada perbedaan, terutama batu buat pondasi yang saya terima seperti batu urug, bukan seperti batu kali. Sementara tetangga saya keliatannya lebih bagus batunya," ujar Sukimah dengan nada gusar.
Sebagaimana diketahui, pada Tahun Anggara 2020, Pemerintah Kabupaten Serang menganggarkan dana BSP RTLH yang bersumber dari APBD, melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) sebesar Rp. 20 juta rupiah bagi warga yang berlokasi di Desa Nanggung tersebut. Namun dari fakta lapangan, kualitas bahan bangunan yang disiapkan supplier diduga tidak sesuai dengan spesifikasi RAB bangunan dengan plafon harga yang sudah ditetapkan.
Menanggapi kenyataan itu, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Kumpulan Pemantau Korupsi Banten (LSM-KPKB) Dede Mulyana, mengatakan bahwa bangunan bantuan pemerintah kepada masyarakat harus dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan, yakni dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman.
"Tujuannya kan yang tadinya tidak layak menjadi layak huni, tetapi kalau fondasinya saja memakai batu seperti ini mana bisa kuat," ujar Dede yang merupakan aktivis anti korupsi Banten kepada wartawan di kediamannya, Selasa 30 Juni 2020.
Sementara itu, Rahmat salah satu staff Desa Nanggung menyampaikan kepada wartawan bahwa, bantuan tersebut tidak dikelola oleh pihak desa namun langsung dikerjakan oleh pelaksana tim fasilitator lapangan dari Dinas Perkim.
"Pak Imam namanya pak, fasilitatornya. Kami dari pihak desa tidak ikut campur tentang pembangunan tersebut atau lepas tangan, paling kami hanya memantau hasil pelaksanaan pembangunan tersebut. Termasuk pengadaan material yang ditunjuk, kami tidak tau pak," ungkap Rahmat.
Senada dengan Rahmat, Kepala Desa Nanggung, Isnawijaya, saat ditemui di kantornya, mengaku tidak ikut campur terkait pelaksanaan program tersebut.
"Saya sih berharap setiap ada program bantuan dari pemerintah, warga saya mendapatkan bantuan, adapun pelaksanaanya kami tidak ikut campur," cetus Isna.
Di pihak lain, Imam, fasilitator lapangan selaku pendamping program dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Serang ketika dihubungi melalui saluran WhatsAppnya mengatakan, dirinya baru mengetahui hal ini dari wartawan. Imam juga mengaku dirinya belum kroscek ke lapangan.
"Baik pak, gini aja, nanti saya kroscek ke lapangan, Jika benar ada warga yang menerima batu seperti itu, nanti saya minta balikin ke matrial dan diganti dengan batu yang sesuai," ucap Imam.
Lebih jauh, saat wartawan menanyakan nama toko material atau supplier yang mengirim batu tersebut untuk dikonfirmasi, Imam mengatakan pengirimnya bernama H. Agus, tetapi Imam mengaku lupa dengan nama toko materialnya.
"Suppliernya, namanya H. Agus, tetapi nama tokonya lupa," pungkas Imam. (SHY/Red)
