JAKARTA- Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bersama Pemerintah Daerah Provins...
JAKARTA- Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bersama Pemerintah Daerah Provinsi Bali meminta agar babi yang akan dipotong untuk Hari Raya Galungan dan Kuningan diperiksa oleh petugas kesehatan hewan.
Menurut Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, setiap perayaan Galungan dan Kuningan, masyarakat Bali memiliki tradisi memotong babi secara massal dan gotong-royong untuk upacara keagamaan dan konsumsi.
Hal ini apabila tidak diawasi oleh petugas kesehatan hewan akan berpotensi untuk menyebarkan penyakit. "Ini merupakan upaya Pemerintah dalam mencegah penyebaran kasus kematian babi yang sudah terjadi di Bali dalam 1 bulan terakhir," ungkap Ketut di Jakarta, Kamis, 13/02/2020.
Ketut juga menyampaikan agar masyarakat Bali tidak perlu takut untuk mengkonsumsi daging babi. Petugas kesehatan hewan akan dikerahkan untuk memberikan penjaminan kesehatan hewan bagi babi-babi yang akan dilalulintaskan dan dipotong.
Sebelumnya, dilaporkan terjadinya kasus kematian ribuan babi dalam satu bulan terakhir. Kasus kematian misterius babi-babi tersebut ditemukan di beberapa lokasi peternakan, seperti Denpasar, Badung, Tabanan, dan Gianyar.
Sementara, IKG Nata Kesuma, Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Provinsi Bali, menyampaikan bahwa saat ini tercatat jumlah kematian babi total sebanyak 898 ekor.
Ia memastikan bahwa setiap laporan kasus sakit atau kematian babi yang diterima diinvestigasi oleh tim gabungan petugas dari dinas provinsi, kabupaten/kota, dan Balai Besar Veteriner Denpasar.
"Data angka kematian ini merupakan hasil pencatatan petugas kami langsung dari lapangan," ungkap Nata Kesuma.
Nata juga menjelaskan bahwa pada saat ini, kasus kematian babi yang terjadi tidak mengganggu supply babi dan daging babi untuk Bali.
"Bali memiliki total populasi babi lebih dari 800 ribu ekor, jumlah ini sangat besar. Jadi kematian babi sebulan terakhir tidak mengganggu ketersediaan dan supply babi di Bali," imbuh Nata.
Senada dengan Dirjen PKH, Nata menyampaikan pentingnya pemeriksaan sebelum (ante mortem) dan setelah pemotongan (post mortem). Babi yang akan dilalulintaskan juga wajib dinyatakan sehat oleh dokter hewan.
"Ini merupakan bentuk penjaminan dari pemerintah, untuk memastikan kesehatan babi yang akan dilalulintaskan dan dipotong," ucap Nata.
Nata juga menjelaskan bahwa pihaknya akan menggerakan setiap petugas untuk meningkatkan sosialisasi dalam memastikan pengolahan daging babi oleh masyarakat dilakukan sampai benar-benar matang.
"Saya juga menghimbau agar masyarakat tidak memberikan sisa daging babi atau limbah sisa pemotongan sebagai pakan babi untuk mencegah penyebaran penyakit," pungkasnya. (PBI/Red)
Narahubung: Drh. Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Ph.D., Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Kementan.
