PPWINEWS.COM , MATARAM - Pengurus Besar Santri Indonesia (PBSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama pengurus Kabupaten/Kota, dan pengurus ...
PPWINEWS.COM, MATARAM - Pengurus Besar Santri Indonesia (PBSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama pengurus Kabupaten/Kota, dan pengurus Kecamatan se NTB Tengah, melakukan kegiatan pengumpulan data- data, masyarakat.
"Data-data masyarakat yang dikumpulkan yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijin Usaha serta foto Gudang/Ruko para pemilik Ruko/Gudang bagi warga yang berminat kerjasama usaha dengan Warung Pro Rakyat (WPR) PBSI," kata Ketua PBSI NTB, Dr. Syachruddin, saat dikonfirmasi Wartawan disela-sela kesibukannya, Kamis (7/11/2019) di Mataram.
Dijelaskannya, dalam rangka pengumpulan data-data yang dimaksud ada dugaan oknum di Kabupaten Lombok Timur yang nekat memungut uang sebesar Rp.100 Ribu kepada pemilik Ruko/Gudang. Padahal, kata Dia, pendataan dan pengumpulan dara-data itu tidak dipungut biaya kepada pemilik Ruko/Gudang.
"Jika hal ini terjadi, tentunya sangat disesalkan dan tidak dapat ditolerir karena hal itu adalah pelanggaran dan harus ditindak tegas sesuai ketentuan undang - undang dan peraturan yang berlaku. jika hal ini benar terjadi dapat dipastikan bukan perintah Ketua. Hingga saat ini tidak ada ijin untuk pungut dana dalam pendataan dan pengumpulan data-data kepada masyarakat," tegasnya.
Diakuinya bahwa di tengah perlambatan perekonomian global, sektor perekonomian masyarakat, maka kini (Warung Pro Rakyat) WPR PBSI NTB hadir ditengah masyarakat sebagai jawaban untuk turut serta membantu dan mendukung program pemerintah disegala bidang pembangunan yang saat ini tengah digalakkan.
Menurutnya, WPR adalah salah satu upaya dari PBSI Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia di Jakarta.
Saat ini, lanjutnya, WPR PBSI NTB Kabupatan/Kota dan di Kecamatan-Kecamatan tengah gelar pengumpulan data-data berupa Foto copy KTP, KK dan ijin usaha serta NPWP serta foto gudang/ Ruko para pemilik yang bersedia membuat perjanjian kerjasama usaha dengan PBSI.WPR ini diupayakan jadi ujung tombak mendorong perekonomian daerah dan nasional, sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat.
Perekrutan pemilik Gudang/ Ruko tempat usaha dengan berbagi upah yang terkait secara wajar berdasarkan kesepakatan para pihak terkait. Progres pengupahan selama 5 tahun dengan berbagi hasil antara pihak yang terkait kegiatan dialokasikan prosentase bagi hasil yaitu PBSI 4%. Stokis 2%. Pemilik Ruko/Gudang WPR 9%.
"Alokasi bagi hasil yang dimaksud adalah berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan WPR masing- masing," jelasnya.
Pada pembukaan hari Santri Expo 2019 di Jakarta, Ia mengajak masyarakat dan keluarga besar WPR PBSI secara nasional untuk turut serta berkontribusi bagi upaya peningkatan kelas para pelaku ekonomi dari usaha mikro jadi usaha kecil, dan menengah untuk bekerjasama dengan WPR PBSI dalam rangka turut serta membantu dan mensukseskan program pemerintah meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia.
Diharapkan dengan hadirnya WPR PBSI itu akan bisa banyak hal yang dapat mereka lakukan untuk membuat perekonomian daerah dan masyarakatnya menjadi jauh lebih baik menuju Indonesia maju adil dan makmur." tutupnya.
Terpisah, Politisi Nasdem Dr.HM.Zulkifli. S.Pd. M.Pd.menyambut baik kehadiran WPR PBSI di NTB dalam rangka mensukseskan program Pemerintah. Diharapkan kepada pengurus WPR PBSI NTB kata Dia segera realisasikan programnya ditengah masyarakat.
"Jangan hanya sekedar melempar wacana tapi segera tunjukkan kepada masyarakat sesuai program yang kerap digaung kan pengurus pada setiap pertemuan dengan warga. Diingatkan pula kepada pengurus jangan sampai ada melakukan hal hal yang melanggar hukum.dan harus taat hukum. Misalnya jangan melakukan pungutan liar kepada masyarakat Berhati hatilah jangan sampai terjadi pungutan uang kepada warga harus dihindari demi nama baik PBSI," harapnya.
Zulkifli menambahkan masyarakat kini butuh fakta dan kegiatan nyata, bukan propaganda yang hanya sekedar pencitraan.apa lagi membawa nama besar PBSI tentu ber-resiko tinggi jika tidak terbukti sesuai penjelasan kepada warga sembari Dia berdoa semoga program WPR PBSI ini segera terwujud di NTB. (Taqwa)