Diduga Ada Kongkalikong Pejabat dengan Rekanan, Begini Penjelasan Inspektorat

REDAKSI author photo
PPWINEWS.COM, BIREUN - Selain pengaduan rekanan yang tidak diberikan jawaban dari pihak Inspektorat, ada dugaan kongkalikong dan permainan antara pejabat dengan peserta lelang untuk memenangkan pihak-pihak tertentu untuk menguasai semua proyek di Kabupaten Bireuen. 

Menyikapi hal itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Bireuen, Drs Syahabuddin menegaskan, bahwa terkait adanya dugaan kongkalikong pejabat dengan rekanan, itu tidak ada. Terkait adanya surat rekanan yang tidak dijawab, lanjutnya, juga tidak benar dikarenakan surat simaksud juga tidak pernah diterima pihak Inspektorat.

"Mengenai kongkalikong dan adanya permainan itu tidak ada, tidak ada sama sekali, dan mengenai surat pengaduan yang dituju ke Inspektorat, juga tidak benar. Karena, surat itu tidak pernah kita terima," tegas Syahabuddin kepada wartawan melalui via telepon seluler. Rabu, 28 Agustus 2019.

Dijelaskannya, bahwa surat yang ditujukan ke Inspektorat tidak pernah diterima. Namun, ia mengaku pernah melihat surat tersebut di ULP.  Dalam surat itu, lanjutnya, ditujukan ke Inspektorat, akan tetapi Inspektorat tidak pernah menerima surat pengaduan tersebut.

"Kecuali sebelum sebelumnya pernah kita terima tembusan surat sanggahan, surat itu diberikan sebagai tembusan ke Inspektorat, kalau yang khusus surat terakhir yang dialamatkan ke Inspektorat kita tidak menerimanya," ujarnya.

Saat disinggung perihal isi surat tersebut, ia mengaku tidak mengetahui, dikarenakan tidak dibaca, apalagi surat itu tidak pernah diterima. "Surat itu, ada dinampakkan sama Fadlun ULP karena suratnya ada tembusan untuk Unit Layanan Pelelangan, tetapi kita tidak terima dan surat itupun tidak saya baca bagaimana isinya," jelaanya.

Mengenai surat tersebut, tambahnya, pihaknya pernah memeriksa di buku agenda. "Sudah kami cari, namun surat tersebut tidak ada masuk ke Inspektorat, karena tidak diterima suratnya bagaimana diberi jawaban atau ditindaklanjuti," beber Kepala Inspektorat Kabupaten Bireuen.

Insformasi yang berhasil dihimpun, Pokja PUPR I Bireuen digugat oleh 3 kontraktor ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh. Gugatan itu dimajukan lantaran diduga adanya permainan dan kongkalikong pihak berwenang untuk memenangkan pihak-pihak tertentu yang ingin melahab semua proyek di Kabupaten Bireuen.

Menurut keterangan dari salah satu pihak rekanan menyebutkan, mereka melakukan gugatan terhadap Pokja PUPT I tahun 2019, dikarenakan atas kesewenang-wenangnya menggugurkan perusahaannya.

Pihak rekanan, akan melawan terhadap para birokrat yang mengatur semua kegiatan lelang untuk memenangkan pihak-pihak tertentu yang ingin melahap semua proyek di Bireuen.

Bukan hanya itu, mereka juga mengaku, selama 2 tahun ini sudah apatis dengan proses lelang yang ada, artinya tidak mungkin bisa menang, karena kongkalikong antara pejabat dan peserta yang akan dimenangkan, sudah sistematis dan terstruktur.

Hal senada juga diungkapkan pihak rekanan dari CV. ERNORA ZURIBA, yang menyebutkan bahwa terkait permasalahan tersebut, pihaknya sudah membuat surat pengaduan ke Inspektorat Kabupaten Bireuen, namun surat tersebut tidak dijawab oleh pihak inspektorat.

Kontraktor menyebutkan, dasar mereka menggugat karena jawaban sanggah tidak berpedoman kepada dokumen pemilihan sebagai aturan main dari lelang tersebut, hanya cari-cari alasan untuk menjawab.

Menurut mereka, PTUN adalah langkah terakhir dari para kontraktor untuk mencari keadilan, maka permasalahan itu sudah didaftarkan gugatannya oleh para rekanan kepada PTUN Banda Aceh.

Ada tiga kegiatan yang menjadi permasalahkan dengan para rekanan,  yaitu kegiatan proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi Krueng Meusagob Kecamatan Simpang Mamplam yang sumber anggaran APBD tahun 2019 dengan pagu anggaran Rp.1,740.000.000.

Kedua, kegiatan proyek Peningkatan Saluran Pembuang Daerah Irigasi Peuraden Kecamatan Juli-Lancok Kecamatan Kuala tahap II yang bersumber dana APBD tahun 2019 dengan pagu anggaran mencapai Rp.4.912.500.000.

Terakhir, kegiatan Proyek Pengadaan Pembangunan Jalan Pulo Drien Ie Rhop Timu, Kecamatan Simpang Mamplam (otsus), sumber dana APBD tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.621.080.000. (Fauzan/Red)
Komentar Anda

Terima kasih telah berkunjung ke PPWInews.com. Silahkan berkomentar dengan sopan. Terimakasih.

Berita Terkini