PPWINEWS.COM,MATARAM - Politisi Nasdem Dr.HM. Zulkifli, menyatakan,O Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap...
PPWINEWS.COM,MATARAM - Politisi Nasdem Dr.HM. Zulkifli, menyatakan,O Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum pejabat Imigrasi Mataram yang diduga terlibat skandal penyuapan ijin tinggal warga asing di NTB itu sempat membuat geger warga.
Demikian dikatakan Dr.HM.Zukifli ditemui Wartawan disela-sela kesibukan diruang kerjanya Senin (17/6/19) di Mataram.
Zul panggilan akrab Dr.HM.Zulkifli menjelas kan " Saya Percaya bangat kepada KPK, bahwa Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) NTB dan Kepala Divisi Keimigrasian NTB tidak terlibat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di NTB pada tanggal 28 Mei 2019 itu."
Lembaga KPK itu sangat Profesional tidak kenal Kompromi dan memiliki alat Sadap yang canggih.
"Jika atasannya terlibat atau siapa pun yang terlibat pasti sudah ditangkap.Tetapi karena bukti keterlibatan Kanwil Kemenkumham dan Kadiv Keimigrasian NTB tidak ada maka KPK tidak melibatkan atasan yang bersangkutan.
Dapat dipastikan lanjut Zul, Kakanwil dan Kadiv Keimigrasian tidak terlibat pada perkara penyuapan tersebut.
Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada siapapun karena Hukum kita menganut Asas Praduga tak bersalah.
"Kakanwil Kemenkumham NTB kata Zul, diketahui sangat konsen dan serius mendukung KPK untuk melakukan Pemberantasan Korupsi di negeri ini."
Zul menambahkan, "Kakanwil Kemenkumham NTB dan jajarannya terbukti mendukung KPK dengan telah digelarnya Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang telah ditandatangani pada tanggal,14 Januari 2019 lalu."
"Artinya Kemenkumham RI melalui Kakanwil Kemenkumham NTB telah wanti-wanti mengingat kan kepada jajarannya, jangan main api nanti terbakar". (Jangan Korupsi nanti ketangkap Red).
'Jangan kita berprasangka buruk kepada siapapun dan tidak bisa kita minta tanggung jawab atasan atas perbuatan bawahan karena perbuatan itu bukan perintah pimpinan."
Karena itu kata Zul "Jangan persalahkan ibu mengandung kalau anaknya nakal, tapi silahkan anak tersebut bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya."
bukan ibu dan bapak nya yang harus bertanggung jawab dihadapan hukum.
"Sudah tepat KPK tidak membidik dan tidak kait kaitkan dengan Kakanwil Kemenkumham NTB dan Kadiv Keimigrasian NTB karena tidak ada bukti keterlibatan mereka, baik secara langsung maupun tidak kangsung atas perkara tersebut".
Diyakini tidak ada petunjuk baik perintah lisan maupun tulisan termasuk via HP yang dikantongi KPK yang mengarah kepada keterlibatan atasannya.
"Ini murni kegiatan oknum aparat Imigrasi itu sendiri tanpa sepengetahuan atasan dan secara hukum tidak ada kewajiban atasan untuk bertanggung jawab atas perkara tersebut"
Ditempat terpisah Kadiv Keimigrasian Kemenkumham NTB Wilopo,K.S.SH.MH ditemui Wartawan disela- sela kesibukan di ruang kerjanya (17/6/19) angkat bicara,mengaku kaget atas kejadian yang menimpa Kakanim Mataram itu.
" Saya kaget atas kejadian itu karena mereka tidak melapor" ungkapnya.
Kejadian itu betul betul menampar Institusi ini "Kalau saja mereka melapor pasti saya akan melarang tegas Wilopo" yang santun itu.
Demikian pula lanjut Kadiv yang murah senyum ini " jangankan Kakanwil kepada saya pun sebagai Kadiv Keimigrasian, mereka tidak beritahu."
Bagaimana kita tidak kaget kata Kadiv yang rendah hati itu " mereka bertindak sendiri-sendiri tidak ada koordinasi tidak pernah melapor lebih dahulu, malah kami tahu dari informasi wartawan" sebutnya.
Hal ini jelas perbuatan pribadi oknum yang bersangkutan sebab tidak seijin atasan " Saya sangat kesal dan marah kata Wilopo."
Atas pertanyaan Wartawan,Wilopo membenarkan "Kanim Mataram tetap jalan normal sebagaimana biasa tetap melayani Paspor masyarakat, bahkan kita tingkatkan pelayanan paspor kepada masyarakat buka juga pada hari Sabtu,selain pada hari kerja termasuk melakukan pembinaan, pengawasan kedalam dan keluar."
Demikian pula para pegawai tetap aktif kerja, disiplin seperti biasa, tidak terpengaruh atas kejadian itu.
"Pada prinsipnya Kemenkumham konsen mendukung penegakan hukum dan selaras dengan KPK, Kejaksaan, Kepolisian yang gencar melakukan Pemberantasan Korupsi imbuhnya.
Kepala Divisi Imigrasi yang berwajah ganteng ini mengingatkan kepada aparat nya agar mengambil hikmah dibalik kejadian yang menimpa oknum Imigrasi Mataram terkait OTT KPK tersebut dengan tidak melakukan hal hal yang melawan hukum.
Kadiv Wilopo yang rajin beribadah ini menyebut "sudah Jauh jauh hari dan kerap atasan mengingat kan kepada semua aparat nya supaya melaksanakan tugas dengan baik dan harus profesional, jujur, ihlas,adil,tanpa pamrih dan dilarang melakukan hal hal yang bertentangan dengan hukum dan aturan yang berlaku."
Kadiv Wilopo mengingat kan kepada semua jajaran nya jaga nama baik institusi sembari Kadiv Wilopo membeberkan sejumlah bukti bahwa atasan ternyata telah melakukan berbagai cara untuk mengantisipasi agar aparatnya tidak melakukan hal hal diluar ketentuan antara lain" pada tanggal,14 Januari 2019 telah bersama sama menandatangani Pakta Integritas sebagai bukti nyata bahwa Institusinya telah mengantisipasi siap payung sebelum hujan dan sebagai peringatan agar berhati hati, tetapi fakta nya kata Wilopo mereka bertindak sendiri imbuhnya.
"Saya kesal kata Kadiv Wilopo,rasanya bagaikan disambar petir Institusi ini gara-gara perbuatan oknum secara pribadi tanpa sepengetahuan pimpinan dan dipastikan bukan perintah atasan" tegasnya.(Taqwa).
