Menakar Demokrasi Kita melalui Pemilu 2019

Oleh: Wilson Lalengke PPWINEWS.COM ,JAKARTA - Pemilihan Umum (Pemilu) akan berlangsung sebentar lagi. Seperti yang lalu-lalu, hiruk-p...

Oleh: Wilson Lalengke

PPWINEWS.COM,JAKARTA - Pemilihan Umum (Pemilu) akan berlangsung sebentar lagi. Seperti yang lalu-lalu, hiruk-pikuk politik sudah membahana seantero negeri. Lebih dasyat lagi, karena pemilu kali ini merupakan pemilu serentak. 

Lima kertas suara akan dicoblos sekaligus dalam satu waktu bersamaan oleh setiap pemilik suara. 

Kelima kertas suara itu adalah untuk pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Presiden/Wapres. 

Jadilah hingar-bingar di publik, bak kerusuhan di kapal yang hendak tenggelam, penumpang berebut pelampung dan sekoci, tiada terhindarkan.

Mencermati keadaan dan perkembangan proses pemilu tahun 2019 ini, satu hal penting yang mesti menjadi perhatian adalah usaha meningkatkan kualitas pemilu itu sendiri. 

Hal tersebut dipandang mutlak sebagai bagian dari wujud adanya kemajuan peradaban bangsa yang sedang diperjuangkan. 

Sebab, tanpa peningkatan kualitas pemilu, yang notabene menjadi salah satu barometer kemajuan demokrasi suatu bangsa, maka pembangunan di bidang politik kita dapat dikatakan gagal.

Beberapa pendekatan bisa digunakan dalam menakar atau mengukur demokrasi yang sedang berlangsung, terutama dikaitkan dengan proses pemilu 17 April 2019 mendatang. 

Yang paling umum adalah dengan menggunakan tiga komponen penilaian kondisi demokrasi, yakni kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights), dan lembaga demokrasi (institution of democracy).

Demokrasi terdiri dari dua kata yang diserap dari bahasa Yunani, yaitu demos (rakyat/penduduk) dan cratein atau cratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) dapat disimpulkan sebagai suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Tujuan pokok pemerintahan adalah untuk memelihara keamanan dan keteraturan umum dengan maksud agar setiap anggota masyarakat atau rakyat tadi dapat hidup tenteram, aman, nyaman dan mendapatkan kebahagiaan selama hidup di tengah-tengah masyarakatnya. 

Thomas Hobes mengatakan bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya (homo homini lupus). Setiap orang memiliki nafsu untuk menguasai orang lain, termasuk menguasai hidup/nyawa sesamanya alias membunuh warga masyarakat lainnya. 

Oleh karena itu, pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat wajib melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya, yakni menjamin keamanan dan keteraturan umum dengan menjalankan setiap peraturan atau hukum yang ada.

Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan, yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

Sistem pemerintahan ini, mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, dimana keputusan tersebut akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. 

Dalam system pemerintahan demokrasi, seluruh rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, berkuasa untuk menentukan peraturan/hukum yang akan dijalankan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas ini, maka kebebasan sipil dan kepemilikan hak-hak politik bagi setiap rakyat adalah mutlak dan tidak dapat dikurangi. 

Tanpa jaminan atas kebebasan sipil bagi setiap warga negara serta dihormatinya hak-hak politik mereka, maka demokrasi hanyalah penghias dinding perpolitikan negara demokrasi belaka.

Dalam rangka menyalurkan "nafsu berkuasa" dari seluruh rakyat, maka dibentuklah lembaga-lembaga politik yang akan bertugas mewadahi kekuasaan rakyat tersebut dan mengimplentasikannya dalam praktek pemerintahan sehari-hari. 

Partai politik adalah salah satu wujud dari lembaga politik itu. Kanalisasi atas segala bentuk partisipasi rakyat dalam merancang dan memutuskan berbagai keputusan-keputusan bersama menjadi tanggung jawab partai politik. 

Terpilihnya para calon legislatif di semua tingkat dan calon presiden / cawapres merupakan hasil dari proses kanalisasi yang dilakukan oleh partai-partai politik yang ada.

Pemilu menjadi momentum penting yang menjadi puncak segala proses penyaluran "hasrat berkuasa" rakyat atas bangsa dan negaranya. 

Pada hari pencoblosan di bilik suara itulah, keputusan terakhir diambil bersama oleh rakyat. 

Ketika keputusan sudah diambil, maka seluruh rakyat seyogyanya kembali pada keseharian masing-masing dan mematuhi setiap tata tertib hidup bermasyarakat dan bernegara yang diputuskan oleh para anggota legislatif dan eksekutif (presiden/wapres).

Kepemilikan kebebasan sipil dan hak politik rakyat dapat dipantau setiap waktu menjelang, saat, dan pasca pencoblosan. 

Proses artikulasi aspirasi politik masyarakat yang dapat dilakukan dengan bebas dalam berbagai bentuk kreativitas rakyat menjadi cerminan akan tingkat indeks (nilai/ukuran) demokrasi kita. 

Kebebasan berbicara, menyampaikan keinginan/kehendak, termasuk aspirasi politik melalui berbagai bentuk dan jenisnya dapat dijadikan indikator dalam menilai demokrasi suatu bangsa.

Secara kasat mata, kita dapat melihat bahwa kebebasan sipil dan hak politik rakyat di pemilu 2019 ini, di satu sisi, cukup menggembirakan. 

Kebebasan bersuara, baik dalam bentuk verbal maupun tulisan, visual dan audio-visual; baik secara langsung maupun melalui perantaraan media massa –termasuk media sosial dan jejaring sosial– terlihat begitu masif dapat digunakan oleh setiap orang.

Keberadaan teknologi informasi berbentuk perangkat komputer dan internet telah menjadi "berkah" tersendiri bagi penggunaan kebebasan sipil dan hak politik bagi setiap anggota masyarakat. 

Tidak kurang dari 143 juta orang Indonesia menggunakan internet. Sementara itu, 185 juta penduduk Indonesia terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 

Artinya, jika 50 persen saja dari pengguna internet itu masuk dalam DPT, maka setidaknya ada 71,5 juta pemilih mempunyai keleluasaan mengartikulasikan kebebaan sipil dan hak politiknya melalui media massa. 

Faktanya, diskusi dan bahasan seputar politik dalam negeri menjelang pemilu setiap hari merajai ruang publikasi, baik skala nasional maupun daerah.

Namun sangat disayangkan, jumlah warga yang berpartisipasi dalam demokrasi melalui penggunaan kebebasan sipil dan hak-hak politik itu tidak dibarengi dengan tingkat kualitas yang memadai. 

Hal itu menyebabkan masifnya distorsi informasi sebagai hasil artikulasi aspirasi politik yang sumir, tidak relevan dan tidak jelas, yang bertebaran di ruang publik kita. Bahkan, berbagai penyampaian informasi bohong, tidak benar dan/atau bertentangan dengan fakta lapangan teramat sering ditemukan di media massa, terutama di dunia maya.

Jika kondisi demokrasi Indonesia menjelang pemilu 2019 mendatang tidak dibenahi segera, maka hasil dari proses demokrasi berupa hasil coblosan 17 April nanti tidak maksimal, bahkan mungkin mengecewakan bangsa ini. 

Oleh sebab itu, diperlukan suatu kesadaran bersama seluruh komponen bangsa, yang bisa diinisasi dan dimulai oleh para pemangku lembaga-lembaga politik, dikuti oleh para relawan masing-masing kontestan dan masyarakat pemegang kedaulatan, untuk menggunakan kebebasan sipil dan hak-hak politiknya secara baik, jujur, dan benar. (*)

KOMENTAR

Nama

#YosepAdiPrasetyo #ImamWahyudi #NezarPatria #JimmySilalahi #RevaDediUtama #AhmadJauhar #RatnaKomala #HendryChairudinBangun #SinyoSarundajang #LeoBatubaraAlm Aceh Aceh Singkil Aceh Besar Aceh Selatan Aceh Singkil Aceh Singkil q Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Aceha Singkil Advertorial Agama Aksi Damai Ambepura Ambon Anak Yatim APM Artis Asian Games Babinsa Bacaleg Bali Balige Banda Aceh Bandar Lampung Bandung Bangka Belitung Bangkinang Banjarmasin Banjarnegara Banten Bantuan Banjir Bantuan Kebakaran Bantul Bawaslu Bawaslu RI Begal Bengkalis Biak Bireuen Bireun Blora BNN Bogor BPK Brimob Caleg Ceko Cianjur Cirebon Daerah Dandim Deli Serdang Demo Depok Desa Dewan Pers DPD-RI DPR DPR-RI DPRK Aceh Singkil DPT DPTHP Dumai Eggi Sudjana Ekonomi Fachrul Razi GAMBATTE Garut Gaya Hidup Gempa Bumi Gerak Jalan Gubernur Aceh Gunungsitoli Hankam Headline HMI Hongkong Hukum HUT LintasAtjeh HUT Polantas HUT RI Hutan ibu Idul Adha Idul Fitri IKAL India Indonesia Indramayu Industri Infrastruktur Internasional IPJI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta- Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Jawilan Jaya Pura Jayapura JBMI Jember Jepang Jurnalistik Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kapolri Karawang Karhutla Kasad Kebakaran Kebakaran Rumah Kediri Kedutaan Kejaksaan Agung Kementerian Perindustrian Kepala BNN Kesehatan Kesenian Ketawang Kini KIP Aceh Singkil KKSB Klarifikasi KOHATI Kompolnas Komsos Kopassus Korea Selatan Korupsi KPK KPU Kuningan Kunjungan Kenegaraan Kupang KWRI Lamongan Lampung Langsa Lebak Lhokseumawe Lingga Lingkungan Lombok Lombok Timur Lowongan Kerja Madiun Magang Jepang Malang Malaysia Maluku Mamuju Medan Melaboh Menperin Menteri Keuangan Menteri Perindustrian Meurauke Minuman Keras Miras Mojokerto Mubes Nabire Narkoba Nasioanal Nasional Nduga NNasional NTB NTT Nusa Dua Nusa Tenggara Barat Olahraga Opini OTSUS Padang Pakar Palu Pandeglang Pangandaran Pangkal Pinang Panglima TNI Panwaslih Aceh Singkil Panwaslu Panwaslu Aceh Singkil Panwaslu Kecamatan Papua Parmakasian Partai Demokrat Pasaman Barat Pasuruan Pati Pekan Baru Pekanbaru Pelantikan Pelantikan Gubernur Pembalakan Liar Pemerintah Pemerintahan Pemilu Pemilu 2019 Penddidikan Pendidikan Pengadilan Penyakit Masyarakat Perhubungan Perikanan Perindo Peristiwa Perkebunan Pers Persit Pertahanan Pertanian Peternakan Piala Dunia Pidie Pilkada Pilpres PNA Politik Polres Aceh Utara Polri Polsek Rundeng Ponorogo Pontianak PPP PPWI Prabumulih Presiden Presiden Joko Widodo Prestasi PT PLB PT Semadam PT Socfindo PT.Astra Agro Lestari Tbk PT.PLB PT.Socfindo Puisi Purbalingga PWI PWRI Ragam Ramadhan Riau Roket Sanggau Sangihe SEKBER PERS INDONESIA Selandia Baru Semarang Seoul Serang Setpres RI Sidoarjo Sidorejo Silahturahmi Singapura Sinjai Solo Sosial SPRI Subulusalam Subulussalam Sukabumi Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara Sumbawa Sumpah Pemuda Sumut Surabaya Surakarta Surat Terbuka Tanggerang Tanggerang Selatan Teknologi Timika Tindouf Tiongkok TMMD TNI TNI AD TNI AL Toba Samosir Tobasa Tsunami Unjuk Rasa Video Vietnam Wapres Wartawan Wilson Lalengke Yogyakarta
false
ltr
item
PPWI NEWS: Menakar Demokrasi Kita melalui Pemilu 2019
Menakar Demokrasi Kita melalui Pemilu 2019
https://1.bp.blogspot.com/-WvWDp2j-XHw/XEdKUFyv2mI/AAAAAAAADMo/g0b0aTmlmNUFbANTUZJK6hqwRpTEXoC6wCK4BGAYYCw/s640/IMG-20190122-WA0055-751491.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-WvWDp2j-XHw/XEdKUFyv2mI/AAAAAAAADMo/g0b0aTmlmNUFbANTUZJK6hqwRpTEXoC6wCK4BGAYYCw/s72-c/IMG-20190122-WA0055-751491.jpg
PPWI NEWS
http://www.ppwinews.com/2019/01/menakar-demokrasi-kita-melalui-pemilu.html
http://www.ppwinews.com/
http://www.ppwinews.com/
http://www.ppwinews.com/2019/01/menakar-demokrasi-kita-melalui-pemilu.html
true
1233144070918991378
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All DISARANKAN UNTUK DI BACA LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy