PPWI, JAKARTA -- Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional diyakini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan...
PPWI, JAKARTA -- Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional diyakini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa dari ekspor pada tahun ini. Sepanjang Januari-Juli 2018, nilai pengapalan produk TPT Indonesia sudah mencapai USD7,74 miliar dan ditargetkan hingga akhir tahun 2018 bisa menembus sebesar USD14 miliar.
"Ekspor di industri TPT dapat ditingkatkan lagi seiring selesainya skema perjanjian kerja sama ekonomi yang komprehensif antara Indonesia dengan Australia (IA-CEPA)," kata Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto ketika mengunjungi UPT Tekstil di Kabupaten Majalaya, Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/9).
Di hadapan 100 pelaku industri kecil dan menengah (IKM) sektor pertekstilan dari wilayah Bandung dan sekitarnya, Menperin menjelaskan, bea masuk produk tekstil dan pakaian Indonesia ke Australia akan dihapuskan atau menjadi 0 persen. Kebijakan bilateral ini bakal ditandatangani akhir tahun ini.
"Melalui CEPA tersebut, seluruh produk Indonesia yang diekspor ke Australia, bea masuknya 0 persen. Termasuk produk TPT, yang sebelumnya dikenakan tarif 10-20 persen. Artinya, kemitraan strategis ini untuk peluang kita memperluas pasar ekspor," paparnya.
Pemerintah Indonesia juga tengah berupaya merampungkan perundingan free trade agreement (FTA) dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat."Kami terus mendorong ekspor untuk tiga produk manufaktur unggulan Indonesia, yakni pakaian, tekstil, dan sepatu," lanjut Airlangga.
Memperin optimistis, industri TPT nasional punya daya saing global. Sebab, sektor ini sudah terintegrasi dari hulu sampai hilir dan punya kualitas baik di pasar internasional. "Guna mendongkrak produktivitas dan daya saing, kami juga memfasilitasi peremajaan mesin dan peralatan industri TPT," ujarnya.
Di samping itu, sejalan dengan perkembangan revolusi industri 4.0, Kemenperin memacu industri TPT nasional untuk menerapkan teknologi modern agar lebih efisien dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan di era digital. "Saat ini, industri manufaktur tengah bersiap menghadapi revolusi industri 4.0 yang mengintegrasikan dunia online dengan lini produksi," terangnya.
Ciri khas teknologi industri 4.0 di antaranya melalui otomatisasi, internet of things, komunikasi machine-to-machine dan human-to-machine, serta artificial intelligence. "Perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, namun menjadi peluang baru, sehingga Indonesia perlu menyiapkan diri dengan peta jalan Making Indonesia 4.0. Apalagi industri TPT merupakan satu dari lima sektor yang ditetapkan di dalam roadmap tersebut menjadi pionir untuk menerapkan revolusi industri 4.0 di Indonesia," tuturnya.
Menperin menegaskan, industri TPT juga sebagai salah satu kelompok manufaktur yang dikategorikan sebagai sektor padat karya berorientasi ekspor. Oleh karena itu, sesuai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), industri TPT termasuk yang diprioritaskan pengembangannya.
Kementerian Perindustrian mencatat, nilai ekspor dari industri TPT nasional mencapai USD12,58 miliar pada tahun 2017 atau naik 6 persen dibanding tahun sebelumnya. Dengan membidik ekspor industri TPT sebesar USD14 miliar pada 2018, diproyeksi akan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,95 juta orang.
Pacu produktivitas
Pada kesempatan yang sama, Menteri Airlangga memberikan apresiasi kepada para pelaku industri TPT di Majalaya yang telah membentuk komunitas TPT. Komunitas ini menjadi wadah bagi para pelaku IKM untuk bersama-sama mengembangkan industri TPT dan mencari solusi terhadap tantangan yang ada.
"Kami terus mendorong pertumbuhan industri TPT yang ada di Majalaya. Potensi industri yang dimiliki oleh Majalaya sangat prospektif terutama untuk menopang kebutuhan pasar dalam negeri," tuturnya.
Berbagai upaya yang telah dilakukan Kemenperin bagi IKM TPT Majalaya, antara lain fasilitasi mesin dan peralatan produksi, peningkatan pelayanan UPT, serta bimbingan teknis dan promosi produk.
Ketika sesi dialog dengan Menperin, Aep Hendar selaku Ketua Komunitas TPT Majalaya menyampaikan adanya kenaikan bahan baku yang cukup signifikan dikarenakan tingginya nilai tukar dolar AS terhadap rupiah saat ini. "Bahan baku sekarang naik Pak, dari Rp21 ribu menjadi Rp35 ribu," ungkapnya.
Namun demikian, menurut Aep, IKM TPT di Majalaya tetap membeli bahan baku tersebut demi menjaga keberlangsungan proses produksi. "Majalaya memiliki lebih dari 300 pengusaha tekstil. Kami harus terus berproduksi, karena kalau berhenti itu biayanya sangat tinggi. Saya berharap bagaimana ini bisa diatasi," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Airlangga menyarankan kepada pelaku IKM TPT di Majalaya agar tetap berproduksi di tengah pelemahan nilai rupiah saat ini. Artinya, jangan sampai perusahaan gulung tikar atau berhenti beroperasi. Salah satu cara untuk memitigasi kenaikan harga bahan baku tersebut, yakni meningkatkan produktivitas.
"Kapas masih impor. Alternatifnya adalah menggunakan bahan baku rayon yang bisa diproduksi di dalam negeri. Penggunaan rayon bisa dikombinasikan dengan bahan baku polyester," paparnya.
Guna meningkatkan produktivitas, perlu dilakukan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi atau mesin modern sesuai implementasi industri 4.0.
Menperin optimistis, konsumsi TPT terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perubahan gaya hidup. Oleh karenanya, seperti komunitas TPT di Majalaya dapat lebih banyak memproduksi sarung. "Saat ini, banyak orang yang menggunakan sarung, dan sarung akan menjadi new life style," ucapnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa menyampaikan, UPT Pertekstilan di Majalayamempunyai beberapa mesin yang dapat membantu peningkatan produktivitas pelaku IKM. "Adabeberapa mesin yang bisa digunakan oleh IKM. Jadi, IKM hanya tinggal membeli bahan baku danmembawanya ke UPT untuk dirajut menjadi kain," terangnya.
Iwa menambahkan, pihaknya terus berupaya melayani IKM dalam mendorong pertumbuhan bisnisnya. Apalagi sektor industri TPT menjadi andalan untuk memacu ekonomi Jawa Barat. "Di UPT, biaya produksinya lebih murah jika dibandingkan dengan di swasta, karena di sini ada subsidi langsung dari Pemprov Jabar," katanya. (Red/Rel)
