41 Anggota DPRD Kota Malang Tersandung Korupsi, Ketua LPKAN : Membuat Malu Wajah Jawa Timur

PPWI, MALANG - Ketua Umum DPP Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) RH.Mohammad Ali Zaini menilai, kasus suap massal yang di...


PPWI, MALANG - Ketua Umum DPP Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) RH.Mohammad Ali Zaini menilai, kasus suap massal yang dilakukan anggota legislatif sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota malang telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Hal ini juga menjadi bukti bahwa 'suap di DPRD Kota Malang adalah perbuatan yang memalukan dan menampar wajah Jawa Timur'.

"Ini juga bukti kegagalan DPRD Kota Malang yang mempunyai tugas dan wewenang, Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Walikota. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh wali kota, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD, namun tugas dan wewenangnya disalah gunakan." Ungkap Ali Zaini.

Ini juga bukti kegagalan fungsi kontrol dari lembaga legislatif dan eksekutif, bayangkan betapa ironisnya saat legislatif dan eksekutif justru terbukti "berkolaborasi menggerogoti uang negara" – hal semacam ini rasanya sudah menjadi "budaya" diantara mereka. 

Kita lihat apa yang terjadi di Sumatera Utara (Gubernur Gatot dan jajaran DPRD), kemudian Gubernur Jambi Zumi Zola dengan DPRD-nya semuanya sama "lagunya" yaitu untuk "memuluskan" APBDnya masing-masing.

Melihat hal ini, Ali Zaini berpendapat, Jika Legislatif sudah habis ditangkap maka yang jadi masalah adalah kontrol legislatif kedepan untuk melanjutkan pembangunan dan APBD Kota Malang 2019, kita tidak boleh berharap banyak terhadap PAW DPRD.

Mana mungkin mereka bisa melakukan kerja marathon untuk melanjutkan kerja anggota dewan yang tertangkap, hal itu perlu proses untuk mengambil sikap dalam pembangunan Kota Malang hingga tahun 2019, begitupula sistem pemerintahan terutama di Kota Malang memang harus dibenahi. 

Kota Malang harus bisa membangun budaya berperilaku baik, jujur, amanah dan bertanggung jawab pada publik, jangan mudah terpengaruh untuk tawar menawar dalam hal negatif antara legislatif dan eksekutif, juga harus dicegah ke depannya.

"Seperti halnya pengaturan Proyek Penunjukan Langsung (PL), Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) dan paket paket lainnya, ya jangan di jual dong, karena ini bukan rahasiah umum lagi, mari libatkan Asosiasi, Pengusaha kontraktor untuk bisa mendapatkan proyek halal" tambahnya.

Ali Zaini mengingatkan Ada empat agenda penting terancam gagal akibat kekosongan kursi Dewan.  

Keempat agenda tersebut adalah sidang pengesahan P-APBD tahun anggaran 2018, pembahasan APBD tahun anggaran 2019, sidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) masa akhir jabatan Wali Kota Malang periode 2013-2018 serta pelantikan wali kota terpilih yang diagendakan akhir bulan ini.

Lanjutnya, ini jadi momentum bagi seluruh partai untuk menujukkan komitmen anti korupsi mereka. "Parpol jangan hanya sekedar mengejar proses PAW saja, tapi sekaligus menunjukkan integritas mereka, ingat total ada 41 kader parpol yang akan mengisi kursi kosong di gedung parlemen melalui mekanisme PAW," ujarnya.

Mereka menggantikan para anggota sebelumnya yang kini ditahan KPK karena kasus suap APBD- P 2015 yang mencuat ke permukaan setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di Kota Malang.

KPK menduga anggota DPRD Kota Malang yang baru ditetapkan sebagai tersangka menerima fee masing-masing Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari Wali Kota nonaktif Malang Moch Anton. Uang itu disinyalir terkait persetujuan penetapan RAPBD-P Malang tahun 2015.

"Penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang eletronik bahwa 22 tersangka diduga menerima fee masing- masing antara Rp 12,5 hingga Rp 50 dari Moch Anton," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Dalam kasus suap APBD-P Kota Malang, lembaga antirasuah sebelumnya telah terlebih dahulu menetapkan 19 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Kemudian 22 anggota DPRD Kota Malang menyusul ditetapkan statusnya sebagai tersangka.

Dengan demikian, hanya tersisa 4 anggota di DPRD Kota Malang Jawa Timur yang statusnya belum tersangka.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang telah menjerat 21 tersangka, mulai dari Wali Kota Malang Moch. Anton, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyoni, dan 19 anggota DPRD Kota Malang lainnya.

"Hingga saat ini dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, sudah ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. 

"Kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi dilakukan secara massal melibatkan unsur kepala daerah dan jajarannya serta sejumlah anggota DPRD yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan, anggaran, dan regulasi secara maksimal," jelas Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Ketua DPP LPKAN RH. Ali Zaini menambahkan, bahwa tata kelola partai politik sebagai salah satu ujung tombak demokrasi perlu dibenahi selaras dengan upaya pemberantasan korupsi. 

Sehingga sistem integritas dan pola kaderisasi partai politik yang nantinya memberikan sumbangsih di lembaga legislatif menjadi garda terdepan dalam menegakkan nilai-nilai integritas dan antikorupsi. (roi/ari)

KOMENTAR

Nama

#YosepAdiPrasetyo #ImamWahyudi #NezarPatria #JimmySilalahi #RevaDediUtama #AhmadJauhar #RatnaKomala #HendryChairudinBangun #SinyoSarundajang #LeoBatubaraAlm Aceh Aceh Singkil Aceh Besar Aceh Selatan Aceh Singkil Aceh Singkil q Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Aceha Singkil Advertorial Agama Aksi Damai Ambepura Ambon Anak Yatim APM Artis Asian Games Babinsa Bacaleg Bali Balige Banda Aceh Bandar Lampung Bandung Bangka Belitung Bangkinang Banjarmasin Banjarnegara Banten Bantuan Banjir Bantuan Kebakaran Bantul Bawaslu Bawaslu RI Begal Bengkalis Biak Bireuen Bireun BNN Bogor BPK Brimob Caleg Ceko Cianjur Cirebon Daerah Dandim Deli Serdang Demo Depok Desa Dewan Pers DPD-RI DPR DPR-RI DPRK Aceh Singkil DPT DPTHP Dumai Eggi Sudjana Ekonomi Fachrul Razi GAMBATTE Garut Gaya Hidup Gempa Bumi Gerak Jalan Gubernur Aceh Gunungsitoli Hankam Headline HMI Hongkong Hukum HUT LintasAtjeh HUT Polantas HUT RI Hutan ibu Idul Adha Idul Fitri IKAL India Indonesia Indramayu Industri Infrastruktur Internasional IPJI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta- Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Jaya Pura Jayapura JBMI Jember Jepang Jurnalistik Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kapolri Karawang Karhutla Kasad Kebakaran Kediri Kedutaan Kejaksaan Agung Kementerian Perindustrian Kepala BNN Kesehatan Kesenian Ketawang Kini KIP Aceh Singkil KKSB Klarifikasi KOHATI Kompolnas Komsos Korea Selatan Korupsi KPK KPU Kuningan Kunjungan Kenegaraan Kupang KWRI Lamongan Lampung Lebak Lhokseumawe Lingga Lingkungan Lombok Lombok Timur Lowongan Kerja Madiun Magang Jepang Malang Malaysia Maluku Mamuju Medan Melaboh Menperin Menteri Keuangan Menteri Perindustrian Meurauke Minuman Keras Miras Mojokerto Mubes Nabire Narkoba Nasioanal Nasional Nduga NTB NTT Nusa Dua Nusa Tenggara Barat Olahraga Opini OTSUS Padang Pakar Palu Pandeglang Pangandaran Pangkal Pinang Panglima TNI Panwaslih Aceh Singkil Panwaslu Panwaslu Aceh Singkil Panwaslu Kecamatan Papua Parmakasian Partai Demokrat Pasaman Barat Pasuruan Pati Pekan Baru Pekanbaru Pelantikan Pelantikan Gubernur Pembalakan Liar Pemerintah Pemerintahan Pemilu Pemilu 2019 Penddidikan Pendidikan Pengadilan Penyakit Masyarakat Perhubungan Perikanan Perindo Peristiwa Perkebunan Pers Persit Pertahanan Pertanian Peternakan Piala Dunia Pidie Pilkada Pilpres PNA Politik Polres Aceh Utara Polri Polsek Rundeng Ponorogo Pontianak PPP PPWI Prabumulih Presiden Presiden Joko Widodo Prestasi PT PLB PT Semadam PT Socfindo PT.Astra Agro Lestari Tbk PT.PLB PT.Socfindo Puisi Purbalingga PWI PWRI Ragam Ramadhan Riau Roket Sanggau Sangihe SEKBER PERS INDONESIA Selandia Baru Semarang Seoul Serang Setpres RI Sidoarjo Sidorejo Silahturahmi Singapura Sinjai Solo Sosial SPRI Subulusalam Subulussalam Sukabumi Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara Sumbawa Sumpah Pemuda Sumut Surabaya Surakarta Surat Terbuka Tanggerang Tanggerang Selatan Teknologi Timika Tiongkok TMMD TNI TNI AD TNI AL Toba Samosir Tsunami Unjuk Rasa Video Vietnam Wapres Wartawan Wilson Lalengke Yogyakarta
false
ltr
item
PPWI NEWS: 41 Anggota DPRD Kota Malang Tersandung Korupsi, Ketua LPKAN : Membuat Malu Wajah Jawa Timur
41 Anggota DPRD Kota Malang Tersandung Korupsi, Ketua LPKAN : Membuat Malu Wajah Jawa Timur
https://4.bp.blogspot.com/-2vwkecUm5RA/W5mxP2thJFI/AAAAAAAACJY/SdJpoy-UC7chVHp9ttBpQdN5vCVy2d29ACK4BGAYYCw/s640/IMG-20180913-WA0002-738728.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-2vwkecUm5RA/W5mxP2thJFI/AAAAAAAACJY/SdJpoy-UC7chVHp9ttBpQdN5vCVy2d29ACK4BGAYYCw/s72-c/IMG-20180913-WA0002-738728.jpg
PPWI NEWS
http://www.ppwinews.com/2018/09/41-anggota-dprd-kota-malang-tersandung.html
http://www.ppwinews.com/
http://www.ppwinews.com/
http://www.ppwinews.com/2018/09/41-anggota-dprd-kota-malang-tersandung.html
true
1233144070918991378
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All DISARANKAN UNTUK DI BACA LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy