Kampak Papua Minta Jaksa Agung Evaluasi Kinerja Kajari Biak

PPWINEWS.COM,BIAK - Maraknya kasus korupsi di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori, Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (Kampak ...


PPWINEWS.COM,BIAK - Maraknya kasus korupsi di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori, Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (Kampak Papua) mendatangi Jaksa Agung Muda Pengawasan Republik Indonesia di Kejaksaan Agung RI untuk meminta ketegasan langsung kepada Jamwas dan Komisi Kejaksaan agar evaluasi kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Biak Sigid Januari Pribadi, SH, MH yang tidak serius usut dugaan korupsi di Biak Numfor dan Supiori. Kami minta Kejari Biak segerah mundur dari jabatannya bila perlu dicopot karena tidak mampuh bongkar APBD Biak numfor Tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017.

Melalui hasil investigasi di lapangan, sekjen Kampak Papua DKI Johan Rumkorem menyampaikan bahwa mereka sudah mendatangi Kejaksaan Negeri Biak untuk mempertanyakan hasil laporan yang sudah dilaporkan sejak tahun 2017 dan 2018, laporan yang dilaporkan sesuai temuan BPK RI Papua.

Menurut Johan, berdasarkan hasil diskusi bersama pihak kejaksaan sejak bulan januari februari dan maret tahun 2018, belum menempuh hasil maksimal karena  kebanyakan Kajari biak kerjanya di luar kota dibandingkan melayani masyarakat di Biak.

Menurut pihak Kejaksaan Negeri Biak, ada 20 orang yang sudah dipanggil untuk memberikan keterangan dan diperiksa, salah satunya mantan kepala BPKAD dan Kabid anggaran di lingkungan Pemerintah Biak Numfor.

Berdasarkan penjelasan dari pihak Kejaksaan Negeri Biak, sejak tahun anggaran 2015 diduga Pemda Biak menyelewengkan uang Negara senilai Rp 12,3 milyard, dan tahun anggaran 2016 senilai Rp 176 milyar, sedangkan untuk tahun anggaran 2017 masih dalam tahapan penyelidikan. 

"Kalau mau dilihat, laporan yang kami laporkan cukup kuat karena ini temuan BPK RI Papua, kami juga sudah sampaikan kepada pihak kejaksaan agar laporan yang dilaporkan langsung ditangani oleh Kasi Pidsus karena kalau Kasi Intel terlalu lama prosesnya," urai John kepada pewarta media ini.

Herannya, lanjut John, APBD Biak mengalami disclamer tiga tahun berturut-turut tapi Kajari kok diam saja, masyarakat menduga Kajarinya ikut bermain dalam proses pemeriksaan di Biak Numfor. 

Oleh karena itu, untuk menepis dugaan masyarakat, maka tidak ada cerita lain, selain Kajari Biak segerah dicopot karena masyarakat sudah muak dengan kinerja Kajari Biak. Coba bayangkan saja, kasus-kasus korupsi yang sudah dilaporkan ke kejaksaan negeri Biak seperti:

1. Laporan terkait SK penetapan rekening Bupati Biak numfor yang mana diketahui terdapat 29 SKPD dari 41 rekening yang tidak terdaftar dalam SK Bupati bernomor 920/163 Tahun 2017 tentang penetapan nomor rekening pada dinas, badan, kantor dan sekolah di Kabupaten Biak Numfor sejak TA 2016 sehingga berpotensi pada Tindak Pidana Korupsi. Bukti yang dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Numfor di Biak seperti;

a). Pendapatan jasa giro Senilai Rp2.242.136,00 pada tiga rekening SKPD dikenakan PPH senilai Rp.162.101,00. Dari pengujian secara uji petik atas rekening koran SKPD diketahui bahwa pendapatan jasa giro yang diterima oleh tiga rekening SKPD masih dikenakan PPH ketiga rekenig itu yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Rekening Bendahara Rutin No. 5000106004435). Sekretariat DPRD (Rekening Perjalanan Dinas No. 5000106007541), dan BPKAD (Rekening Bendahara Gaji No. 5000106007541).

Dari ketiga rekening tersebut, dua Rekening yaitu rekening Sekrertariat DPRD dan BPKAD belum terdaftar dalam SK Penetapan rekening.

b). Pembayaran tagihan uang beras, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JJK), dan Jaminan Kematian (JKM) tidak sesuai ketentuan. 
Dalam menjalankan fungsi perbendarahan, BUD melakukan pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak dan potongan lainnya yang merupakan dana titipan pihak ketiga (PFK). PFK tersebut dipotong dari nilai bruto SP2D-LS pihak ketiga dan gaji sesuai belanja yang telah dianggarkan dalam APBD.

Pada Tahun 2016, terdapat pengeluaran kas oleh BUD untuk pembayaran PFK senilai Rp 2.322.250.880,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang tidak melalui mekanisme pemotongan dari SP2D.

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Biak numfor yang diduga telah menyelewengkan uanga Negara senilai Rp 3.8 milyar, dan tahun ini (2018) dalam proses pemeriksaan di Kejaksaan negeri Biak.

3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diduga telah menyelewengkan uang Negara senilai Rp 1.5 milyar dari Pasar Darfwar dengan nomor SP2D 0071//SP2D-LS/BPKAD-SKPD/BTL/DAU/2015.

4. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak yang diduga menyelewengkan uang Negara senilai Rp 10.8 milyra (Dana Otsus).

5. Mantan KepalaDinas Pendapatan Daerah kabupaten Biak numfor diduga telah menyelewengkan uang Negara senilai Rp 1.4 milyar.

6. Mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak numfor diduga telah menyelewengkan uang Negara senilai Rp 2 milyar.

7. Kepala Dinas Perhubungan diduga menyelewengkan keuangan Negara senilai Rp 1.2 milyard (Temuan BPK RI TA 2016).

8. Sekertariat Daerah diduga menyelewengkan uang Negara senilai Rp 2.2 milyard ( TA 2016).

9. Sekertariat DPRD Kab. Biak numfor diduga melakukan kegiatan perjalanan dinas sehingga menyelewengkan uang Negara senilai Rp 790 juta.

10. Kepala dinas Koperasi yang mana diduga nomor rekening tidak ditetapkan SK bupati bernomor 920/163 Tahun 2017 tentang Penetapan Nomor Rekening pada Dinas.

11. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan diduga melakukan pengadaan ikan Kerapu senilai Rp 410 juta dan ikan asar senilai Rp 158 juta yang mana kedua pengadaan ikan awalnya tidak masuk dalam pengadaan ikan karena salah kode rekening.

Sedangkan dari awal pengadaan ikan masuk pada pihak ketiga dengan kode rekening 5.2.2.03.14. sehingga diduga menyelewengkan uang Negara senilai Rp 568 milyard.
12. Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Biak numfor dan Sekertarisnya telah melakukan kejahatan penyelewengan anggaran yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain, yang mana melalui yang mana mantan direktur RSUD Biak mengeluarkan Surat Keputusan bernomor: 900/3225 untuk menetapkan besaran pembagian sisa jasa Diagnostik ruang VIP RSUD Biak kepada Jasa Pelayanan sebesar 60% yang terbagai menjadi; Jasa medis 35%, Jasa paramedis 50%, Jasa gizi 10% dan Jasa kesling 5%. Sedangkan Jasa Sarana 40% diperuntungkan untuk Direktur RSUD 25%, Sekertaris 25% dan sisanya kembali ke Kas Rumah Sakit 50%.

SK yang dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Mentreri Kesehatan nomor 4/2017 yang mengatur tentang tambahan pembayaran terkait jaminan BPJS ksehatan untuk dirawat di ruang VIP dengan maksimal 75% dari tariff INA-CBG (tarif bpjs). Diduga Direktur rumah Sakit Umum daearh di biak menyelelengkan uang Negara senilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah. Dan juga, Pembayaran kontrak sewa lahan ATM Bank Rakyat Indonesia yang seharusnya ditransfer ke rekening kas daerah namun direktur RSUD Biak Eddy rumbarar meerintahkan agar rekening tersebut di pindahkan ke rekening direktur (rekening pribadi) di bank BRI bernomor 1713-01000093-56-0 yang mana diduga telah merugikan keuangan Negara senilai Rp 129.600.000 ( seratus dua pulu sembilang juta, enam ratus ribu rupiah).

B. KABUPATEN SUPIORI

1. Kegiatan Markup dan Fiktif Di Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori (TA 2015) senilai Rp 7.192.670.000,00 (tujuh milyar, seratus sembilang puluh dua juta, enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

a. Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, Tahun Anggaran 2015.

1. Kegiatan ini merupakan operasional SETDA Supiori dan pagu anggarannya melonjak 100% dari pagu anggaran tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata sebesar Rp. 3,3 Milyar.

2. Kegiatan ini dengan alasan apapun jelas-jelas merupakan pemborosan dan di-indikasi-kan ‘mark-up’ karena dalam 1 tahun waktu efektif kerja 10-11 bulan yang kalau dibagikan ke pagu anggarannya sebesar Rp. 5.090.270.000,- sangat tidak masuk akal sehat sehingga kegiatan tersebut harus diperiksa karena diduga banyak kegiatan yang dimrkup kwitansinya.

3. Belanja ‘perjalanan dinas’ juga terdapat di masing-masing Bidang dan Sub Bidang; termasuk di setiap kegiatan terdapat belanja ‘perjalanan dinas’ sehingga pemborosan ini tidak perlu terjadi.

4. Kegiatan Rapat-rapat dan Konsultasi ke luar daerah tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rp. 5.090.270.000.

b. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Tahun Anggaran 2015.

1. Biaya tersebut sangat besar dan tidak masuk di akal, karena pada tahun 2014 kegiatan ini menyediakan anggaran yang tidak jauh beda dengan anggaran tahun 2015, sehingga dana yang dianggarkan kegiatan tersebut mengada-ada. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rp 2.102.400.000.

2. Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup tidak mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas kegiatan yang tidak dilaksanakan dan pembayaran ganda dengan menyetorkan ke kas daerah senilai Rp 67.350.000 (enam puluh tujuh juta, tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Kadis tidak mempertanggungjawabkan BLNP dengan melengkapi bukti pertanggungjawaban senilai Rp 345.946.500 (tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah). (Temuan BPK RI Papua TA 2017).

3. Pemerintah Daerah Kabupaten menganggarkan dana sejak tahun 2013 untuk pembelian Kapal laut sarana kawasan perbatasan senilai Rp 10.642.230.000 (sepuluh milyar enam ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Melalui investigasi Kampak Papua di lapangan, untuk kegiatan belanja kapal laut di Kabupaten Supiori tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Berdasarkan laporan masyarakat di lapangan, kegiatan belanja kapal dari Rp 10,6 miyar hanya menggunakan uang Negara sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) untuk belanja kapal bekas di Surabaya (dimarkup).

4. Pengadaan Buku di dinas Pendidikan Kabupaten Supiori senilai Rp. 2 milyar. Setelah dihitung, diketahui terjadi kerugian Negara senilai Rp 1 milyar. Tetapi kasus korupsi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri biak.

Melalui laporan yang kami sampaikan maka kami minta Kepala Kejaksaan Negeri Biak segerah dicopot dari jabatanya. [JNE/Red]

KOMENTAR

Nama

#YosepAdiPrasetyo #ImamWahyudi #NezarPatria #JimmySilalahi #RevaDediUtama #AhmadJauhar #RatnaKomala #HendryChairudinBangun #SinyoSarundajang #LeoBatubaraAlm Aceh Aceh Singkil Aceh Besar Aceh Selatan Aceh Singkil Aceh Singkil q Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Aceha Singkil Advertorial Agama Aksi Damai Ambepura Ambon Anak Yatim APM Artis Asian Games Babinsa Bacaleg Bali Balige Banda Aceh Bandar Lampung Bandung Bangka Belitung Bangkinang Banjarmasin Banjarnegara Banten Bantuan Banjir Bantuan Kebakaran Bantul Bawaslu Bawaslu RI Begal Bengkalis Biak Bireuen Bireun BNN Bogor BPK Brimob Caleg Ceko Cianjur Cirebon Daerah Dandim Deli Serdang Demo Depok Desa Dewan Pers DPD-RI DPR DPR-RI DPRK Aceh Singkil DPT DPTHP Dumai Eggi Sudjana Ekonomi Fachrul Razi Garut Gaya Hidup Gempa Bumi Gerak Jalan Gubernur Aceh Gunungsitoli Hankam Headline HMI Hongkong Hukum HUT LintasAtjeh HUT Polantas HUT RI Hutan ibu Idul Adha Idul Fitri IKAL India Indonesia Indramayu Industri Infrastruktur Internasional IPJI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta- Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Jaya Pura Jayapura JBMI Jember Jepang Jurnalistik Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kapolri Karawang Karhutla Kasad Kebakaran Kediri Kedutaan Kejaksaan Agung Kementerian Perindustrian Kepala BNN Kesehatan Kesenian Ketawang Kini KIP Aceh Singkil KKSB Klarifikasi KOHATI Kompolnas Komsos Korea Selatan Korupsi KPK KPU Kuningan Kunjungan Kenegaraan Kupang KWRI Lamongan Lampung Lebak Lhokseumawe Lingga Lingkungan Lombok Lombok Timur Lowongan Kerja Madiun Magang Jepang Malang Malaysia Maluku Mamuju Medan Melaboh Menperin Menteri Keuangan Meurauke Minuman Keras Miras Mojokerto Nabire Narkoba Nasioanal Nasional Nduga NTB NTT Nusa Dua Nusa Tenggara Barat Olahraga Opini OTSUS Padang Palu Pandeglang Pangandaran Pangkal Pinang Panglima TNI Panwaslih Aceh Singkil Panwaslu Panwaslu Aceh Singkil Panwaslu Kecamatan Papua Partai Demokrat Pasaman Barat Pasuruan Pati Pekan Baru Pekanbaru Pelantikan Pelantikan Gubernur Pembalakan Liar Pemerintah Pemerintahan Pemilu Pemilu 2019 Penddidikan Pendidikan Pengadilan Penyakit Masyarakat Perhubungan Perikanan Perindo Peristiwa Perkebunan Pers Persit Pertahanan Pertanian Piala Dunia Pidie Pilkada Pilpres PNA Politik Polres Aceh Utara Polri Polsek Rundeng Ponorogo Pontianak PPP PPWI Prabumulih Presiden Presiden Joko Widodo Prestasi PT PLB PT Semadam PT Socfindo PT.Astra Agro Lestari Tbk PT.PLB PT.Socfindo Puisi Purbalingga PWI PWRI Ragam Ramadhan Riau Sanggau Sangihe Selandia Baru Semarang Seoul Serang Setpres RI Sidoarjo Sidorejo Silahturahmi Singapura Solo Sosial SPRI Subulusalam Subulussalam Sukabumi Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara Sumbawa Sumpah Pemuda Sumut Surabaya Surakarta Surat Terbuka Tanggerang Tanggerang Selatan Timika Tiongkok TMMD TNI TNI AD TNI AL Toba Samosir Unjuk Rasa Video Vietnam Wapres Wartawan Wilson Lalengke Yogyakarta
false
ltr
item
PPWI NEWS: Kampak Papua Minta Jaksa Agung Evaluasi Kinerja Kajari Biak
Kampak Papua Minta Jaksa Agung Evaluasi Kinerja Kajari Biak
https://3.bp.blogspot.com/-FRs9Y9FnkbE/WuqNWi1nfgI/AAAAAAAAQ6Q/u4fzro_saB0MbzhQL_5tmQHHqyCxQx3owCLcBGAs/s320/IMG-20180503-WA0003.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-FRs9Y9FnkbE/WuqNWi1nfgI/AAAAAAAAQ6Q/u4fzro_saB0MbzhQL_5tmQHHqyCxQx3owCLcBGAs/s72-c/IMG-20180503-WA0003.jpg
PPWI NEWS
http://www.ppwinews.com/2018/05/kampak-papua-minta-jaksa-agung-evaluasi.html
http://www.ppwinews.com/
http://www.ppwinews.com/
http://www.ppwinews.com/2018/05/kampak-papua-minta-jaksa-agung-evaluasi.html
true
1233144070918991378
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All DISARANKAN UNTUK DI BACA LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy